Edwar Samsi Kecam Oknum Pimpinan OPD dan Kepsek Diduga Ancam Honorer

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Rabu , 15 Jan 2025 - 18:35

Para honorer yang menggelar aksi di depan kantor gubernur Bengkulu pada Rabu, 15 Januari 2025--GATOT/RK

diantaranya diancam pimpinan masing-masing bakal diberhentikan kalau mengikuti aksi ini, terutama tenaga kependidikan seperti Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap

(GTT).

"Sebenarnya banyak juga guru-guru yang dilarang kepala sekolahnya untuk hadir. Tapi semestinya kepala sekolah itu berpikir, kalau rekan-rekan kita diangkat jadi PPPK, kan sekolah

tidak perlu repot lagi memikirkan beban honor bagi mereka," ungkap Eflin ketika mengikuti kegiatan demonstrasi pada Rabu, 15 Januari 2025.

Dirinya menyesalkan banyak guru-guru yang tidak mendapatkan izin untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

"Banyak yang tidak mendapatkan izin. Bahkan diancam jika ikut dalam aksi ini, kepala sekolah akan memecat guru-guru tersebut. Sungguh kejam kepala sekolah seperti itu. Ini informasi yang saya dapatkan dari MKKS Kabupaten Rejang Lebong, lalu di Bengkulu Utara," tutur Eflin.

Bahkan, salah satu SMA di Bengkulu Selatan, kepala sekolahnya secara langsung mengancam guru dan PTT yang ikut aksi akan dipecat.

"Kami sangat menyesalkan hal ini terjadi," singkat Eflin.

edwar samsi kecam oknum pimpinan opd dan kepsek diduga ancam honorer                            radarkoran.com - ada hal menarik saat ribuan honorer r2 (honorer kategori dua atau k2) dan r3 (honorer non-k2) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu saat melakukan aksi di depan kantor gubernur bengkulu, rabu 15 januari 2025.
yaitu dugaan pengancaman yang dilakukan oleh oknum pimpinan opd dan kepsek kepada massa aksi yang tergabung dalam hirro (honorer r2 dan r3) saat menuntut agar diangkat menjadi pppk penuh waktu. mayoritas mereka adalah tenaga honorer yang telah dirumahkan.
baca juga:rejang lebong terima dbh sawit rp 2,3 miliar, ini peruntukannya
menyikapi hal ini, anggota komisi i dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, sip, mm mengecam tindakan oknum pimpinan opd, kepsek ataupun unit kerja lainnya yang mengancam memberhentikan para honorer yang ikut dalam aksi tersebut. 
"kita minta tidak ada istilah ancam mengancam, tidak ada istilah seperti itu," tegasnya saat dikonfirmasi melalui whatsapp. 
terkait honorer ini, edwar menyebutkan semuanya sudah jelas dan diatur regulasi sebagaimana yang tertuang dalam uu asn. kalau memang para honorer itu memenuhi syarat diangkat jadi pppk, kenapa harus ditunda-tunda pengangkatannya.
"dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023, ada tahapan-tahapan. kalau dia memenuhi kriteria pppk, itu harus kita perjuangan bersama-sama," tambah edwar. 
baca juga:rejang lebong terima dbh sawit rp 2,3 miliar, ini peruntukannya
persoalan honorer ini harus dicari solusi secara bersama-sama, bukan justru menggunakan kekerasan. 
"intinya kita harus sama-sama mencari solusi bagi mereka ketika nanti diangkat jadi pppk, baik penuh waktu atau paruh waktu," sampai edwar. 
terkait dengan dugaan pengancaman terhadap honorer, dprd provinsi bengkulu mengimbau kepada para honorer untuk dapat melaporkannya, baik kepada pihak terkait ataupun ke dprd provinsi bengkulu. 
"kita pastikan siap menerima pengaduan para honorer ketika mereka diberhentikan gara-gara ikut aksi tersebut," singkat edwar.
sebelumnya, diungkapkan ketua hirro provinsi bengkulu, eflin suryadi, untuk mengikuti aksi di kantor gubernur bukan perkara mudah bagi mereka selaku honorer. karena beberapa 
baca juga:ribuan honorer provinsi bengkulu geruduk kantor gubernur, ini tuntutannya
diantaranya diancam pimpinan masing-masing bakal diberhentikan kalau mengikuti aksi ini, terutama tenaga kependidikan seperti pegawai tidak tetap (ptt) dan guru tidak tetap 
 
(gtt). 
"sebenarnya banyak juga guru-guru yang dilarang kepala sekolahnya untuk hadir. tapi semestinya kepala sekolah itu berpikir, kalau rekan-rekan kita diangkat jadi pppk, kan sekolah 
 
tidak perlu repot lagi memikirkan beban honor bagi mereka," ungkap eflin ketika mengikuti kegiatan demonstrasi pada rabu, 15 januari 2025.
dirinya menyesalkan banyak guru-guru yang tidak mendapatkan izin untuk memperjuangkan hak-hak mereka. 
"banyak yang tidak mendapatkan izin. bahkan diancam jika ikut dalam aksi ini, kepala sekolah akan memecat guru-guru tersebut. sungguh kejam kepala sekolah seperti itu. ini informasi yang saya dapatkan dari mkks kabupaten rejang lebong, lalu di bengkulu utara," tutur eflin. 
baca juga:ribuan honorer provinsi bengkulu geruduk kantor gubernur, ini tuntutannya
bahkan, salah satu sma di bengkulu selatan, kepala sekolahnya secara langsung mengancam guru dan ptt yang ikut aksi akan dipecat. 
"kami sangat menyesalkan hal ini terjadi," singkat eflin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI KAMIS 16 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan