Kabarnya Ada Oknum Honorer di Bengkulu Tengah Tidak Kerja Lagi, Tapi Gaji Tetap Dibayar

Radarkoran.com - Nasirwandi alias Tiwot selaku Koordinator Gerakan Lima Kamis mengaku mendapatkan kabar, bahwa ada oknum honorer di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, sudah tidak bekerja lagi tapi gajinya tetap dibayar.    

Dari kabar yang diterima pihaknya, menurut Tiwot, honorer yang dimaksudkan sudah tidak lagi bekerja namun gajinya tetap dikeluarkan oleh bendahara OPD bersangkutan. Hanya saja belum diketahui secara pasti apa dasar pembayaran gaji, serta berapa lama hal tersebut berlangsung. Pun juga status si pegawai, apakah benar-benar sudah tidak bekerja lagi, atau hanya sekadar cuti saja. 

"Kabar yang kami dapat, ya seperti itu. Untuk sementara kami belum dapat menyebutkan OPD mana, lantaran kami masih menelusuri kejelasannya. Kalau memang pegawai honorer itu resmi sudah tidak lagi bekerja, namun gajinya terus dibayar, tentu menurut kami menyalahi aturan," sampai Tiwot.

"Kami hanya menjalankan apa yang bisa kami lakukan, sesuai dengan kewenangan saja. Kami tidak akan ke luar dari kewenangan kami, sebab untuk tindak lanjut seperti memanggil kepala OPD, untuk memastikan benar tidaknya kabar tersebut, itu sudah urusan dari penegak hukum," sambung Tiwot. 

BACA JUGA: Pelaku Dugaan Asusila Anak Tiri di Bengkulu Tengah Diburu Polisi

Seperti diketahui, Gerakan Lima Kamis memang sedang menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahkan pada pekan lalu, Gerakan Lima Kamis sudah menjadwalkan aksi demo yang akan dilaksanakan pekan ini. Bedasarkan keterangan Tiwot jadwal aksi demo di depan Kantor Bupati Bengkulu Tengah telah disepakati dilaksanakan Kamis 23 Januari 2025. Dan supaya mudah diingat, mereka pun meringkasnya dengan sebutan Aksi 23.25. 

Dalam hal ini juga, sejumlah aktivis Gerakan Lima Kamis yang di antaranya ada Tiwot, Ishak Burmansyah, Santoso, Syaipul, dan Rozi, sepakat menampung aspirasi dari pihak-pihak yang dirugikan, dampak dari Kas Daerah (Kasda) Pemkab Bengkulu Tengah kosong sejak penghujung tahun 2024. "Teknisnya (Pelaksanaan aksi demo, red) masih akan kami persiapnkan. Apakah nantinya kami dirikan posko atau cukup lapor lewat WA, masih dibahas. Ya kita ingin dalam demo nantinya benar-benar menyuarakan aspirasi semua pihak yang terdampak. Selain dari tuntutan lainnya yang akan kami sampaikan," papar Tiwot sebelumnya.

Ia pun menambahkan, terkait lokasi aksi demo, pihaknya juga masih akan pertimbangkan lebih lanjut, apakah cukup di depan kantor bupati atau juga akan dilakukan di depan kantor DPRD Bengkulu Tengah. Karena ucap Tiwot, pihaknya menilai bahwa DPRD Bengkulu Tengah juga harus bertanggungjawab atas persoalan yang ada sekarang. Ia pun mempertanyakan fungsi pengawasan dewan sejak awal masalah, tetapi malah ada dari dewan yang ikut bepergian ke Jambi.