Walah! Desa-desa di Kepahiang Masih Bingung Jalankan Program Ketahanan Pangan

Reporter: Suhay Putra |

Editor: Epran Antoni |

Jumat , 24 Jan 2025 - 17:32

Tenaga Ahli Pendamping desa Kabupeten Kepahiang Syamsuri saat menyampaikan perihal ketahanan pangan di desa.--SUHAIMI/RK

walah! desa-desa di kepahiang masih bingung jalankan program ketahanan pangan                            radarkoran.com - mayoritas desa di kepahiang dinilai masih kebingungan membuat dan menjalankan program ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa.
hal itu terlihat dari program ketahanan pangan yang masih fokus pada perbaikan infrastruktur seperti jalan usaha tani (jut) dan saluran irigasi. sehingga pemahaman soal pentingnya ketahanan pangan di tingkat desa masih perlu dibangun. 
tenaga ahli pendamping desa kabupaten kepahiang syamsuri mengatakan pemerintah pusat cukup serius untuk mewujudkan kemandirian pangan di tingkat desa, salah satunya dengan mengamanatkan minimal 20% dana desa untuk ketahanan pangan.
pengalokasian dana desa untuk program ketahanan pangan itu mulai berjalan sejak beberapa tahun lalu. hal itu berarti setiap desa termasuk di kabupaten kepahiang  wajib menganggarkan 20% dari total dana desa yang diterima untuk program ketahanan pangan.
menurut dia, di kepahiang  ketika mandataris itu diberikan masih banyak desa yang belum benar-benar siap. sebagian desa masih gagap atau bingung membuat program ketahanan pangan.
akhirnya program ketahanan pangan di banyak desa masih sebatas pembangunan irigasi atau jalan usaha tani. syamsuri mengatakan program ketahanan pangan berupa pembangunan infrastruktur itu tidak salah.
"pada kenyataannya memang yang dibutuhkan banyak desa di kepahiang ya infrastruktur ketahanan pangan itu. apalagi memang selama dua tahun pandemi covid-19, desa minim sekali pembangunan infrastruktur, jadi ya wajar saja," kata syamsuri di kantor tenaga ahli pendamping desa.
baca juga:pesta rakyat jadi momen pamitan bupati kepahiang hidayatullah 
namun, syamsuri melanjutkan ketika infrastruktur pendukung ketahanan pangan itu sudah rampung dikerjakan, desa-desa di kepahiang itu masih bingung untuk membuat program lain pada pos anggaran ketahanan pangan. sebab pembangunan infrastruktur itu tidak dibarengi dengan manajemen perencanaan panjang, melainkan hanya spasial. 
hal itu berbeda dengan desa yang sejak awal sudah memang sudah memiliki program ketahanan pangan. program ketahanan pangan di desa-desa itu biasanya lebih matang dan berkelanjutan. 
syamsuri mencontohkan di desa pulau jawa, yang sejak awal telah menjadi desa sentra pangan. desa itu memiliki milestone yang jelas, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan. 
"memang itu tidak bisa dinikmati secara instan tetapi setidaknya itu jelas dan progresnya tampak," ujar dia.
syamsuri menyebut program ketahanan pangan ini tidak harus berupa pembangunan infrastruktur fisik pertanian. desa boleh mengadakan program pengadaan ternak untuk warga miskin dan mampu mengelola ternak.
selain itu, bisa pula memberikan bibit tanaman kepada warga untuk dibudidayakan. tetapi program-program seperti itu memang lebih rumit. pemerintah desa harus bekerja memonitor, evaluasi, dan mendampingi warga penerima bantuan tanaman atau ternak.
"yang biasanya luput dari desa ketika program ketahanan pangan berupa pengadaan ternak atau bibit itu soal monitoring bantuan itu. belum ada sistem yang terbentuk. misalnya ketika ternak itu mati harus lapor siapa," lanjutnya. satya.
disisi lain kades daspetah yori pranata, s.pd menerangkan sebenarnya belum banyak desa di kepahiang yang sadar betul soal pentingnya ketahanan pangan. konsep ketahanan pangan ini masih dipandang belum terlalu penting.
apalagi narasi yang dibangun soal ketahanan pangan ini merupakan antisipasi dari kondisi global yang saat ini memang menuju krisis pangan akibat perubahan iklim dan perang. 
tetapi, yori juga mengatakan saat ini belum ada parameter untuk mengukur program ketahanan pangan itu dikatakan berhasil atau tidak. selama ini penilaian soal program ketahanan pangan baru sebatas realisasi penyerapan anggaran terhadap program tersebut.
"bentuk pertanggungjawaban desa ketika program ketahanan pangan itu gagal pun bisa dikatakan belum ada,"jelas dia. 
dia menambahkan alokasi dana desa untuk ketahanan pangan ini sebenarnya sangat mungkin membantu mewujudkan kedaulatan pangan di kabupaten kepahiang.
yori menilai program ini sangat strategis karena anggaran yang dikeluarkan untuk program ini pun cukup besar dibandingkan alokasi dana desa untuk program lain seperti bantuan langsung tunai (blt) yang minimal sebanyak 15%. 
kades juga menilai program ketahanan pangan di tingkat desa ini memang belum optimal. padahal dengan mewujudkan ketahanan pangan tingkat desa akan membantu menekan kemiskinan. di sisi lain, desa bisa berdikari atau mandiri pangan. 
menurut yori, selain membangun pemahaman dan kesadaran pentingnya ketahanan pangan terhadap pemerintah desa, perlu ada kolaborasi antarstakeholder terkait seperti dinas pertanian pangan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
"selama ini kalau kami lihat besi yang serius antara keduanya," imbuhnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SABTU 25 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan