Alokasi DBH Sawit Kepahiang Tahun 2025 Makin Terbenam, Hanya Segini!

Radarkoran.com - Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang memastikan bahwa pada tahun 2025 ini, alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk Kabupaten Kepahiang semakin menurun alias terbenam. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kepahiang, Ir. Taufik, alokasi DBH sawit untuk Kabupaten Kepahiang pada tahun ini hanya menyisakan Rp 1,7 miliar saja. 

Dijelaskan Taufik, alokasi DBH sawit untuk Kabupaten Kepahiang terus mengalami penurunan sejak 2 tahun lalu. Pada tahun 2023, alokasi DBH Sawit untuk Kabupaten Kepahiang ini mencapai Rp 5,7 miliar. Berkelang satu tahun berikutnya, pada tahun 2024 alokasi DBH sawit ini mengalami penurunan sebesar Rp 600 juta, sehingga menyisakan Rp 5,1 miliar.

Namun tahun 2025 ini, penurunan alokasi DBH sawit benar-benar drastis. Pasalnya, jika Pemkab Kepahiang hanya menerima alokasi DBH sebesar Rp 1,7 miliar, artinya penurunan mencapai Rp 3,4 miliar.

"Tahun ini alokasi DBH sawit Kabupaten Kepahiang kembali mengalami penurunan, tahun ini kita hanya menerima sebesar Rp 1,7 miliar saja," ujar Taufik. 

Tahun 2025 ini, alokasi DBH sawit itu masih akan digunakan sebagian untuk pembangunan infrastruktur. Artinya realisasi anggaran DBH sawit akan digunakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang. Sementara untuk sebagian lainnya, akan digunakan untuk percepatan sertifikasi lahan perkebunan sawit di Kabupaten Kepahiang Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang.

BACA JUGA:TPS3R Terkesan Dibiarkan Terbengkalai, Desa Barat Wetan Kepahiang Anggarkan DD Beli Bak Sampah?

"Untuk pembangunan infrastruktur ada, kemudian sebagian lainnya juga akan digunakan untuk percepatan sertifikasi lahan perkebunan sawit," sambungnya.

Disinggung terkait besaran anggaran untuk sertifikasi lahan perkebunan sawit ini sendiri, Taufik menyebutkan bahwa pihaknya hanya kebagian jatah sebesar Rp 400 juta saja dari jumlah total alokasi DBH yang akan diterima Pemkab Kepahiang. Sementara sisanya, akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

"Kalau saya tidak salah Rp 1,3 miliar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sementara sisanya baru digunakan untuk percepatan sertifikasi lahan perkebunan sawit," jelasnya.