Bikin Negara Rugi, DPRD Kepahiang Soroti Soal Absen Fiktif ASN

Radarkoran.com - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Andrian Defandra, M.Si ikut menanggapi soal beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belakangan ini tengah menjadi perbincangan publik. Beberapa ASN yang dimaksud saat ini tengah menjadi perbincangan lantaran, sudah lama tidak ngantor dan terancam dipecat. Bahkan salah satu diantaranya juga dikabarkan, sudah merantau ke negara tetangga untuk menjadi TKW.

Terkait hal ini, pria yang akrab disapa Aan itu meminta agar Pemkab Kepahiang melalui BKDPSDM dan Inspektorat Kabupaten Kepahiang untuk segera melakukan investigasi. Menurutnya apabila semakin lama dalam mengambil keputusan, maka hal ini akan membuat rugi keuangan negara, sebab gaji ASN yang bersangkutan masih tetap dibayarkan.

"Jadi menurut kami, Pemkab Kepahiang segera memerintahkan BKDPSDM atau Inspektorat Kepahiang untuk melakukan investigasi. Apabila terbukti melanggar, maka silahkan langsung lakukan sidang dan putuskan sanksinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebab jika tidak, tentu itu akan merugikan keuangan negara, karena ASN yang bersangkutan itu masih tetap akan mendapatkan gaji," ujar Aan, pada Senin 10 Februari 2025.

Selain terhadap beberapa ASN itu lanjut Aan, Pemkab Kepahiang juga harus melakukan investigasi secara mendalam ke seluruh OPD. Investigasi ini dilakukan guna memeriksa absensi seluruh ASN, apakah fiktif atau tidak. Sebab menurutnya, kemungkinan ada oknum ASN nakal yang melakukan manipulasi terhadap absensi ini, dengan cara menitip absen.

"Kemudian pastikan kalau seluruh absensi di OPD itu nyata. Karena banyak ASN yang suka titip-titip absen, padahal tidak ngantor. Periksa absensinya, pastikan tanda tangan itu memang benar punya dia atau bukan," sambungnya.

BACA JUGA:Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap II di Kepahiang Diumumkan, Begini Cara Mengeceknya!

Sebelumnya diberitakan bahwa, Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu memastikan bahwa sampai dengan saat ini, pihaknya masih belum menerima LHP dari Inspektorat Kepahiang terkait adanya 4 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terancam dipecat lantaran melanggar PP 94 Tahun 2021, tentang disiplin PNS. Kendati demikian, Kepala BKDPSDM Kabupaten Kepahiang, Ir. Nyayu Elia Hasanah, M.Si melalui Kabid Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian, Bahru Rozi membenarkan bahwa, satu dari keempat orang ASN yang terancam dipecat itu, sekarang ini tercatat sudah tidak lagi aktif ngantor dan menjalani tugas serta kewajibannya selama 1 tahun lebih.

Tanpa menyebutkan identitasnya, Bahru Rozi mengatakan bahwa pejabat yang dimaksud merupakan pejabat Fungsional di Kantor Kecamatan. Kabarnya juga saat ini sudah berada di luar negeri. Dijelaskan Bahru Rozi, selama setahun belakangan ini, pihaknya sudah berulangkali melakukan upaya pemanggilan terhadap yang bersangkutan bahkan, termasuk dengan pihak keluarganya untuk kepentingan klarifikasi.

"Memang ada salah satu ASN yang sudah tidak ngantor selama 1 tahun lebih, dan kabarnya sekarang ini sedang berada di luar negeri. ASN tersebut merupakan pejabat fungsional di salah satu kantor kecamatan di Kabupaten Kepahiang. Kami sudah berulangkali melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan bahkan juga kepada keluarganya, tapi tidak diindahkan," ungkap Bahru Rozi.