ADD di Pangkas 7 Persen, Kades di Kepahiang Keberatan

Ketua Forum Kades Seberang Musi, Yoyon--SUHAIMI/RK
Radarkoran.com- Para Kades di Kabupaten Kepahing sangat keberatan dengan pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD) hingga 7 persen yang notabenenya untuk penghasilan tetap (Siltap) yang dilakukan oleh Pemkab Kepahiang.
Kades menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) tidak konsisten atas kebijakan awal yang sudah disepakati yakni dengan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 yang mengatur masalah gaji atau penghasilan tetap Kades dan perangkat desa.
Kades menegaskan ketika daerah sudah menetapkan pagu, maka harus konsisten.
"Kami sangat kecewa dengan sistem kinerja OPD terkait. Padahal semua persyaratan sudah kami lengkapi dan ini mengganggu penyerapan kami dengan pengelolaan keuangan desa," tegas Ketua Forum Kades Seberang Musi, Yoyon.
Pihaknya meminta tidak ada pengurangan. Ia menyebut janji pemerintah kabupaten akan menerapkan PP 11 nyata-nyatanya setiap tahun Siltap tidak mencukupi dan saat Musrenbang yang mengungkapkan tak ada pengurangan. Sehingga pihaknya tetap mengacu kepada pagu anggaran yang sebelumnya sudah disepakati.
BACA JUGA:Gara-gara Ini, Pembangunan Jalan Menuju Waterboom Kepahiang Dibatalkan
Ia mengingatkan bahwa pengurangan akan mengganggu perencanaan pembangunan di desa sebagaimana tertuang di APBDes masing-masing.
"Kalau ada kekurangan anggaran, carikan dari lain, jangan ADD yang jadi sasaran," ungkapnya.
Disisi lain Kades Suro Baru Asep Friatna mengatakan, ketidakkonsistenan Pemkab itu, berdampak pada Siltap aparatur pemerintah desa yang sampai saat ini masih kekurangan setiap tahunnya.
"Kata dinas terkait kendala tidak cukupnya Siltap banyak perangkat yang ada di desa. Kalau memang ingin pengurangan turunkan aturannya. Jangan hanya sebatas lisan saja, mana aturannya. Kalau itu permasalahan Siltap tidak mencukupi, " katanya.
"Desa sudah merampungkan APBDes mengacu pada pagu ADD tahun lalu. Sehingga ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan pelaksanaan program di lapangan," tambahnya.
Akibat pemotongan ini ia memastikan banyak kegiatan yang tak bisa dilaksanakan.
"Bagaimana mau ngetik kalau kertas dan tinta tidak ada, sehingga lucu sekali kalau ADD dipangkas," singkatnya.