Banyak Aduan Wali Murid Soal Dugaan Pungutan Sekolah, Ini Kata Komisi IV DPRD Bengkulu

Radarkoran.com - DPRD Provinsi Bengkulu menyebut ada banyak aduan dan keluhan dari orang tua siswa siswi SMA/SMK sederajat terkait pungutan uang komite yang dilakukan oleh pihak sekolah. Bahkan beberapa diantaranya, mereka diancam tidak bisa mengikuti ujian ketika belum melunasi uang komite tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah putra Sembiring, SH mengatakan, aduan dan keluhan yang diterimanya kebanyak dari wali murid sekolah-sekolah yang akan melakukan atau melaksanakan ujian, baik ujian sekolah, ujian semester hingga ujian praktik.

"Wali murid mengeluh karena ada larangan atau tidak diizinkan untuk siswa-siswi mengikuti ujian karena ada tunggakan uang SPP, uang komite atau uang apapun yang sifatnya kerelaan berdasarkan kemampuan orang tua," ungkap Usin.

Terkait pengaduan dan keluhan tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mengimbau kepada seluruh kepala sekolah, seluruh guru-guru, ketua maupun pengurus komite sekolah SMA/SMK sederajat agar tidak menghambat para siswa-siswi untuk mengikuti ujian dengan alasan apapun.

"Jangan ada alasan hanya karena adanya tunggakan-tunggakan dari pembayaran uang SPP ataupun uang komite, berikan mereka kesempatan untuk melakukan ujian dengan tenang tanpa tekanan, tanpa intimidasi secara psikologis serta orang tua yang di WA langsung mendapatkan teguran dan himbauan untuk pelunasan," tegas Usin.

BACA JUGA:Yuk Kenali Jenis-jenis Batik dari Provinsi Bengkulu, Ini Daftarnya

Ia menambahkan, tidak semua wali murid mampu membayar uang komite yang disepakati dan tidak semua masyarakat rata-rata mendapatkan uang. Apalagi masih banyak beban-beban lainnya yang ditanggung orang tua wali murid.

"Oleh karena itu, Komisi IV mengimbau kepada pihak sekolah agar memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk mengikuti ujian. Karena kita akan mensukseskan mereka hingga lulus untuk mencapai cita-citanya. Sehingga jangan sampai terlambat untuk kuliah atau bekerja karena tidak lulus akibat terbeban psikologis memikirkan biaya sekolah," tuturnya.

Lebih jauh, Usin meminta agar para siswa-siswi yang masih memiliki tunggakan tetap diperbolehkan ujian dan memperjuangkan nilainya yang akan sangat penting sebagai generasi penerus. 

"Saya juga akan meminta pemerintah daerah, Gubernur dan Kadis Pendidikan untuk segera mengeluarkan surat edaran sebelum mereka dihambat," pungkasnya.