Terdampak Efisiensi Anggaran, DAK Jalan dan Irigasi Tahun 2025 Nol

Radarkoran.com - Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 yang awalnya diterima Kabupaten Lebong terdampak efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Di Dinas PUPR-Hub Lebong sendiri informasinya, puluhan miliar DAK bidang jalan dan DAK irigasi yang sebelumnya diperoleh tahun 2025 terpangkas habis.

Terkait hal ini Plt Kepala Dinas PUPR-Hub Kabupaten Lebong Fackhrurrozi, S.Sos, M.Si mengatakan jika kondisi ini terjadi secara nasional. Artinya tidak hanya terjadi di Kabupaten Lebong, tapi juga terjadi di daerah lainnya.

Dirinya mengaku sejauh ini pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut terkait dengan perkembangan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemrintah pusat. Setiap Kabid juga sudah diinstruksikan untuk tetap menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian PUPR.

"DAK inikan setau saya terkunci. Siapa tahu nanti pada pertengahan tahun ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat. Karenanya saya sudah instruksikan setiap Kabid untuk tetap proaktif, " sampainya.

Diketahui berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 29 tahun 2025 terkait dengan rincian transfer ke daerah terjadi pengurangan Rp 71 Miliar dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan. Dalam hal ini Fackhrurrozi mengatakan pihaknya akan tetap bersiap menjalankan program-program pembangunan sembari menunggu hasil final dari efisiensi anggaran yang dilakukan. Bahkan saat ini sudah ada 3 kegiatan perencanaan pembangunan jalan yang mereka laksanakan.

BACA JUGA:Rapat Internal, Ini Pesan Plt Kepala Dinas PUPR-Hub Lebong

"Sembari menunggi finalnya seperti apa, saat ini kami tetap bersiap. Ketika pembangunan dilanjutkan maka kami sudah siap dan tinggal melanjutkan kegiatan pembangunan fisiknya, " lanjutnya.

Sementara itu terkait dengan kegiatan tunda bayar tahun 2024 lalu, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BKD Lebong. Dengan kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas dan dampak dari efisiensi anggaran yang terjadi, pihaknya akan mencari solusi agar kegiatan tunda bayar yang nilainya mencapai puluhan miliar dapat segera dituntaskan.

"Salah satunya opsi dilakukan pembayaran bertahap. Ini masih kami dalami bisa atau tidak dilakukan secara bertahap, " demikian Rozi.