52 Desa di Bengkulu Tengah Belum Cairkan ADD/DD

Radarkoran.com - Hingga lebaran idul fitri 2025 M/1446 H, masih ada 52 desa dari 142 desa di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) yang belum juga mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap pertama tahun 2025. Informasi ini dijelaskan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bengkulu Tengah, Lili Trianti, S.Sos melalui Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Anggaran, Febri Bujianto. 

Dia menuturkan, berdasarkan data terbaru per 29 Maret 2025, tercatat ada 90 desa di daerah ini yang sudah mencairkan ADD/DD tahap I. Karena itu 

artinya, masih ada 52 desa lagi yang masih belum melakukan pencairan. "Bahkan puluhan desa ini belum mengajukan usulan pencairan," sampai Febri.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, bahwa Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa bersumber dari ADD. Oleh karena itu, perangkat desa di desa yang belum melakukan pencairan belum menerima gaji mereka sejak Januari 2025. Untuk itu pula, setiap desa harus menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan pencairan ADD.

BACA JUGA:Informasi Terbaru soal Jadwal Seleksi PPPK Tahap II Bengkulu Tengah

"Kami informasikan juga, terhitung Selasa tanggal 8 April 2025 mendatang, pemerintah desa yang belum mengajukan pencairan, bisa mengajukannya dan akan kami proses sebagaimana mestinya," ujar Febri.  

Di sisi lain, Plh. Kepala Dinas PMD Kabupaten Benteng, Saidina Akasa, SE, MM mengingatkan supaya pemerintah desa yang belum menyampaikan usulan ke BKD, supaya segera mengajukannya. "Bagi yang belum mengajukan usulan pencairan, segera ajukan. Apalagi sudah ada imbauan dari BKD kalau tanggal 8 atau hari selala nanti sudah bisa diajukan usulan pencairannya," kata Saidina.  

Sementara itu Saidina menyinggung soal peluncuran koperasi merah putih yang wacananya akan dibentuk 70 ribu unit koperasi desa di seluruh Indonesia, dengan anggaran mencapai Rp 350 triliun. Ia menuturkan, informasi tersebut sudah pihaknya diterima. Akan tetapi tambah dia, pihaknya masih menunggu keputusan dan petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat atau kementerian. 

"Informasi tentang koperasi merah putih memang sudah kami terima, tapi untuk teknis pelaksanaannya masih belum jelas sejauh ini. Kami masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat atau kementerian terkait. Saat ini, kami belum bisa memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana koperasi desa tersebut akan berjalan. Apakah menggunakan dana desa atau cara lain, misalnya simpanan anggota," pungkas Saidina.