Soal Dana Kelurahan, 12 Lurah dan Seluruh Camat di Kepahiang Segera Dipanggil

KEPAHIANG RK - Tahun Anggaran (TA) 2024 ini Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu kembali mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat untuk 12 kelurahan se-Kabupaten Kepahiang sebesar Rp 2,4 miliar. Mengantisipasi terjadi seperti di tahun 2023 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang pun bertindak. 

Apa? Ke 12 kelurahan didorong merealisasikan anggaran ratusan juta per kelurahan ini dari awal-awal tahun. Langkah kongkrit untuk menghindari kejadian serupa terulang, 12 lurah segera dipanggil.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd. Dia memaparkan, masing-masing lurah akan dipanggil dalam waktu dekat. Pemanggilan dilakukan, untuk menggali penyebab dana tersebut tidak terealisasi tahun sebelumnya, sehingga dapat dicarikan solusinya.

"Jadi untuk mengantisipasi dana kelurahan tidak terealisasi lagi, kita akan panggil seluruh lurah, kita melaksanakan rapat bersama. Ya, dari rapat tersebut, akan diketahui secara jelas dan secara pasti penyebab masing-masing kelurahan tidak merealisasikan dana itu pada tahun lalu. Tujuannya hanya satu, agar tidak terulang pada tahun ini," tegas Sekkab Hartono, Kamis 18 Januari 2024.  

Dia melanjutkan, persoalan ini memang harus pihaknya tindak lanjuti dari awal tahun, supaya persoalan yang sebelumnya dihadapi kelurahan dapat teratasi dengan baik.

"Mengenai dana kelurahan ini, saya sudah instruksikan Bagian Pemerintahan dan Bagian Pembangunan untuk melakukan tindaklanjutnya. Bukan hanya memanggil 12 lurah, tapi seluruh camat pun ikut dipanggil. Supaya tidak ada alasan ini itu lagi, mengenai perealisasian dana kelurahan," ujarnya.

BACA JUGA:TA 2024, Dana Kelurahan Rp 2,4 Miliar untuk Kabupaten Kepahiang Dikucurkan Lagi

Masih bersama Sekkab Hartono, menurutnya, dalam rapat nantinya semua kelurahan harus terbuka, mengungkapkan permasalahan yang dihadapi di dalam mengelola anggaran kelurahan masing - masing Rp 200 juta tersebut. Apakah terhambat oleh regulasi atau minimnya fasilitas maupun SDM yang bertugas mengerjakannya.

"Apa yang menjadi kendala saat merealisasikan dana kelurahan tahun lalu, ungkapkan semuanya saat rapat nanti, agar pada tahun ini bisa terealisasi. Kalau ada masalah regulasi, sebutkan masalahnya di mana. Kalau minim fasilitas dan SDM, maka akan kita penuhi," terang Sekkab Hartono. 

Di sisi lain diakui oleh Sekkab Hartono, ke 12 kelurahan di Kabupaten Kepahiang semuanya membutuhkan pembenahan dari sisi infrastruktur seperti kantor termasuk fasilitas komputer dan penambahan SDM. 

"Di kelurahan, banyak betul yang harus dikerjakan seperti fasilitas umum dan sejumlah fasilitas lainnya. Intinya, apa saja permasalahan di kelurahan akan kita lakukan pembenahan. Sehingga pada tahun 2024 ini dana kelurahan yang dikucurkan pemerintah pusat bisa terealisasikan. Dengan begitu, persoalan di kelurahan pun secara berangsur mulai dapat diatasi," demikian Sekkab Hartono. (and)