Kegiatan Tidak Bersentuhan Program Bantu Rakyat Digeser

Pj Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni--GATOT/RK
Radarkoran.com - Setiap program kegiatan di OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang tidak bersentuhan langsung dengan program Bantu Rakyat yang menjadi program utama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian, bakal digeser dan tidak diprioritaskan.
Hal demikian berdasarkan hasil rapat tindak lanjut di tataran Pemprov Bengkulu yang dipimpin langsung Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni pada Senin, 19 Mei 2025 yang membahas terkait instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efesiensi belanja Negara dan efesiensi belanja APBD tahun anggaran 2025.
Pj Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan pergeseran anggaran terutama untuk merealisasikan program bantu rakyat.
Pergeseran anggaran tersebut dilakukan, terutama dari kegiatan yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas yang tidak mendesak, rapat, sewa gedung dan biaya makan minum di seluruh tingkatan OPD.
"Semua itu masuk dalam poin efisiensi, terutama perjalanan dinas, rapat yang didalamnya ada komponen makan minum, sewa dan sebagainya. Itu yang kita efisiensi dan dapatkan anggaran yang kita geserkan," sampai Herwan.
BACA JUGA: Hipertensi dan Sesak Nafas Paling Banyak Dikeluhkan Jemaah Haji Bengkulu
Ia menambahkan, dari pergeseran anggaran yang dilakukan, berhasil merasionaliasi anggaran mencapai 720 miliar rupiah yang akan digunakan untuk membangun prasana jalan dan jembatan, pembangunan sarana rumah sakit khususnya untuk gedung jantung terpadu yang belum selesai, gedung poli dan gedung rawat inap fatmawati, pengadaan ambulans juga pembangunan dan rehab sekolah.
"Jadi, kegiatan-kegiatan yang tidak langsung bersentuhan dengan program bantu rakyat, kita lakukan pergeseran," imbuhnya.
Lebih jauh dikatakan Herwan, jika OPD ingin melakukan kegiatan rapat dan lainnya dapat menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal demikian dinilai lebih efektif dan tidak menggunakan anggaran.
"Ruang rapat kita ada. Kalau ada pertemuan, kita juga punya gedung serba guna dan ruang pola. Jadi semua kegiatan-kegiatan bisa kita laksanakan dengan memaafkan fasilitas yang kita miliki," ujar Herwan.