Pemprov Bengkulu Apresiasi Peran dan Dorong Perkuat Sinergitas MUI

Radarkoran.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu menggelar Musyawarah Daerah (Musda) MUI Provinsi Bengkulu ke-XI yang digelar di Gedung Pola Provinsi Bengkulu pada Sabtu, 31 Mei 2025.

Pelaksanaan Musda ini bertujuan untuk memilih kepengurusan baru, mengevaluasi kinerja kepengurusansebelumnya, serta menyusun program kerja untuk priode mendatang. 

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Drs. Khairil Anwar, M.Si yang membuka secara resmi kegiatan Musda dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kiprah MUI Provinsi Bengkulu yang selama ini telah menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang keagamaan dan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Bengkulu menyampaikan terima kasih kepada kepengurusan MUI sebelumnya yang telah bersinergi dan mendukung berbagai program daerah," ungkap Khairil.

Dirinya juga menyampaikan pentingnya sinergitas dan kolaborasi, khusunya antara pengurus MUI Provinsi Bengkulu yang baru dengan pemerintah daerah dalam pembanguand aerah dan mendorong kesejahteraan masyrakat. 

BACA JUGA: DPRD Provinsi Bengkulu akan Evaluasi Opsen Pajak

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Tutup Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi

"Kami harap kepengurusan yang baru nanti dapat lebih progresif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman," ujar Khairil.

Lebih jauh, Khairil juga menekankan pentinya adaftasi di era digital saat ini, mengingat dinamika keagamaan semakin kompleks dan cepat berkembang, terutama melalui media sosial. Sehingga keberadaan MUI diharapkan mampu hadir memberikan bimbingan dan pemahaman yang menyejukkan di tengah masyarakat.

"Diera perkembangan digitalisasi  dan penyebaran informasi yang begitu terbuka saat ini, MUI harus mampu menjawab kebutuhan umat. Banyak persoalan keagamaan muncul di ruang digital, dan MUI harus menjadi rujukan utama," tegasnya.

Terakhir, Khairil mengatakan jika sinergi antara pemerintah daerah dan MUI perlu terus diperkuat dan dioptimlkan, terutama dalam menyukseskan program-program kerakyatan seperti “Bantu Rakyat”, yang menurutnya harus berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman.

"Jika ada kebijakan yang dijalankan pemerintah yang perlu dikaji dari sudut pandang agama, kami terbuka untuk diingatkan. Prinsipnya adalah saling menguatkan demi kemaslahatan umat," tukasnya.