Tandatangani PK dan SKP 2024, Gubernur Rohidin dan Wagub Rosjonsyah Tekankan Hal Ini

Sementara itu, Gubernur Rohidin Mersyah dalam sambutannya meminta kepada seluruh asisten  di masing-masing Tupoksi bidang untuk segera melakukan rapat membahas terkait dengan target dari dokumen evaluasi pemerintah daerah, baik terkait pengelolaan keuangannya seperti TEPRA, laporan keuangan, opini dan sebagainya. 

"Misalnya untuk asisten I mungkin terkait LUPA, SAKIP, LAKIP, Spj dan sebagainya. Ini dilihat, karena itu akumulasi dari kerja pimpinan-pimpinan OPD yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah," katanya. 

Untuk itu, gubernur meminta keberadaan asisten dapat menghimpun akumulasi dari kinerja seluruh OPD dan sekaligus dibuat kolom di komparasi dengan nilai atau kinerja kabupaten/kota untuk penyemangat. 

BACA JUGA:Antusiasme Tinggi, Ratusan Usulan Disampaikan pada Hotline Program Sambungan Listrik Gratis

"Ternyata kabupaten/kota jauh di atas kita, buat kolomnya. Sehingga tergambar posisi-posisi Pemprov Bengkulu, nah potret itu ada di bidang asisten masing-masing," imbuhnya. 

Pada kesempatan tersebut Gubernur Rohidin juga menyampaikan, tahun 2024 ini menjadi tahun terakhir kepemimpinannya bersama Wagub Rosjonsyah untuk merealisasikan RPJM yang telah disusun secara bersama-sama.

Ditambah dengan badanya agenda nasional seperti Pemilu  2024 dan agenda besar lainnya, maka dirinya menekankan akan pentingnya percepatan dan optimalisasi kerja dalam mencapai target kerja. 

"Tahun ini adalah tahun terakhir untuk mewujudkan program saya bersama Bapak Rosjonsyah, maka penekanan saya agar tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Pertama saya perintahkan dan juga ingatkan betul untuk tidak ada lagi pemberhentian, penerimaan, penggantian tenaga honorer. Ini sangat rawan di semua OPD, apapun alasannya," sampai Gubernur. 

Tidak adanya pengangkatan honorer tersebut gubernur Rohidin menyebut sudah dijelaskan dalam edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) maupun Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) yang ditujukan kepada Kementerian lembaga, Gubernur dan Bupati/walikota selaku pembina kepegawaian yang menekankan jika tidak ada lagi pemberhentian, pengangkatan atau penggantian tenaga honorer. 

"Jadi tolong dikondisikan apapun alasan, kecuali betul-betul mendapatkan persetujuan kepala daerah. Maka dengan itu saya minta gaji honorer segera dibayarkan, kecuali yang bersangkutan memang ada masalah, jadi tidak ada alasan mereka tidak gajian, dan awal Februari ini pastikan semua tenaga honorer kembali menerima gaji atau honorer dari pemerintah daerah," tegas gubernur. 

Selain itu, di bulan Februari nanti gubernur juga meminta agar semua kegiatan dan lelang sudah jalan dan utamakan secara keseluruhan dijalankan melalui e-katalog.

"Jadi saya minta eselon 3 dan 4 kerja keras dalam minggu-minggu ini, supaya bulan Februari ini semua sudah lelang dan semua sudah klik e-katalog," imbuh gubernur. 

Lebih jauh dikatakan gubernur, percepatan realisasi kegiatan ini dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, apalagi melihat agenda di tahun 2024 ini ada kekhawatiran nanti akan ada perubahan dari sistem penganggaran jika ada kemungkinan dilaksanakan Pilpres 2 putaran. Hal tersebut lantaran pelaksanaannya belum teranggarkan dalam APBN, sehingga jika dilakukan Pilpres 2 putaran kemungkinan anggaran pusat didaerah dapat ditarik kembali. 

"Kalau kita sudah lelang tidak ada alasan untuk diambil kembali, itu sebenarnya. Maka tolong pastikan betul dan ini dievaluasi Pak Sekda, kalau masih ada juga pimpinan OPD (tidak mengikuti) jangan salahkan kita kalau Bapak Ibu sekalian kami evaluasi," papar Gubernur. 

Untuk itu, gubernur meminta semua pimpinan OPD serta eselon 3 dan 4 dapat memastikan dengan betul semua kegiatan sudah masuk dan sudah klik e-katalog. Baik yang berupa kegiatan pisik maupun tidak diminta agar segera dijalankan.