Tim Tripartit Diminta Rumuskan Kebijakan Bermanfaat

Bupati Fikri saat memberikan arahan dalam rapat tim tripartit di ruang rapat bupati, Senin 15 September 2025--GATOT/RK
Radarkoran.com - Tim Tripartit Rejang Lebong yang merupakan forum strategis yang mempertemukan tiga unsur penting dalam dunia ketenagakerjaan, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja diminta untuk dapat merumuskan kebijakan yang bermanfaat.
Hal demikian ditekankan oleh Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri Thobari, SE, M.AP, saat menghadiri dan membuka kegiatan rapat tim tripartit di ruang rapat bupati, Senin 15 September 2025.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Fikri menyampaikan jika keberadaan tim tripartit sangat penting dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama dalam sektor ketenagakerjaan.
"Forum ini menjadi sarana dialog sosial untuk mencapai mufakat dalam isu-isu ketenagakerjaan seperti penetapan upah minimum, peningkatan produktivitas, hingga perlindungan hak pekerja," ungkap Bupati Fikri.
BACA JUGA:Pemkab Rejang Lebong Tegaskan Komitmen Pembangunan Melalui Penetapan KUA-PPAS 2026
Lebih jauh, Bupati Fikri berharap pelaksanaan rapat tim tripartit Rejang Lebong dapat menjadi ruang terbuka untuk bertukar pikiran, berbagi pandangan, serta menyatukan persepsi dalam menyusun kebijakan yang realistis dan berkeadilan.
"Musyawarah digelar untuk mendengar aspirasi setiap unsur dengan semangat kolaboratif, bukan konfrontatif," imbuhnya.
Menurut Bupati Fikri, pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan optimal tanpa keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan kesejahteraan pekerja. Sehingga, dibutuhkan kebijakan yang dapat mengoptimalkan kedua sisi tersebut.
"Jadi kita harapkan dapat menggunakan data objektif sebagai dasar pengambilan keputusan," singkatnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Rejang Lebong, Syamsir, menyampaikan jika pelaksanaan rapat tripartit kali ini membahas sejumlah isu, mulai dari penetapan upah minimum kabupaten, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan dan keselamatan kerja, hingga persoalan ketenagakerjaan lainnya.
"Melalui rapat ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat untuk mendukung kemajuan daerah," tutupnya.