BWSS VII Bengkulu : Penyelamatan Air di Lebong Diawali dengan Penanaman Pohon

Radarkepahiang.bacakoran.co - Kabupaten Lebong menjadi salah satu sasaran Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS VII Bengkulu dalam upaya penyelamatan air. Langkah awal upaya penyelamatan air tersebut akan dilakukan dengan melaksanakan penanaman pohon di wilayah hulu Sungai Ketahun.

Hal tersebut disampaikan oleh  Kepala BWSS VII Bengkulu, Madya Ramahdan, ST yang diwawancarai usai pelaksanaan Focus Group Discision (FGD) Penyelamatan Air yang dilaksanakan di Kabupaten Lebong, Selasa 27 Februari 2024.

"Untuk awal di Lebong ini akan diawali dengan penanaman pohon. Apa yang menjadi kewenangan BWSS akan ditindaklanjuti, " jelas Madya.

Lebih jauh Madya menyampaikan, dalam upaya penyelamatan air ini ada 6 kegiatan yang menjadi fokus untuk dilakukan. Namun dalam pelaksanannya akan dilakukan secara bertahap.

BACA JUGA:Seleksi Capaskibraka 2024 Dimulai, Targetkan Kirim Perwakilan Tingkat Nasional

"Misalnya untuk menjaga debit air pada irigasi Ketahun yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Pemanfaatannya akan diupayakan semaksimal mungkin agar fungsinya bisa terus lestari, " lanjutnya.

Namun tak menutup kemungkinan apa yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah bisa mereka tindaklanjuti. Selagi hal itu ada usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

"Intinya dalam upaya penyelamatan air ini dibutuhkan sinergi, " singkatnya.

Sementara itu sekretaris Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengapresiasi kegaiatan penyelamatan air yang dilaksanakan oleh BWSS VII Bengkulu di Kabupaten Lebong.

BACA JUGA:DAK Fisik Pendidikan Rp 21,5 Miliar untuk 20 Sekolah 

Menurut Mustarani, dalam upaya penyelamatan air ini yang terpenting adalah pengambangan sumber daya manusianya disamping pembangunan fisik. Dicontohkannya seperti penanaman pohon yang dinilai sangat penting untuk menjaga sumber mata air.

"Hemat kami dari FGD ini perlu ditindaklanjuti dengan menjalin koordinasi. Kami bersyukur BWSS VII bisa datang, kami akan buka komunikasi dan selanjutnya akan membuat proposal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh daerah, " demikian Mustarani.