Musrenbang RPJPD 2025-2045, Insfrastruktur Tetap Jadi Fokus Pemprov Bengkulu

Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang RPJPD) Provinsi Bengkulu tahun 2025-2045 pada Senin, 22 April 2024 di Ballroom Garage Hotel Bengkulu. Dalam kegiatan tersebut sektor infrastruktur tetap jadi fokus Pemprov Bengkulu. 

Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, instansi vertikal, asisten, staf ahli, kepala OPD, serta peserta Musrenbang yang yang hadir.

Disampaikan Gubernur Rohidin, RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. Dan tahun 2024 ini masa RPJPD Provinsi Bengkulu berakhir, maka Pemprov Bengkulu diwajibkan untuk menyusun kembali dokumen RPJPD baru untuk periode 20 tahun kedepan atau tahun 2025-2045.

"Penyusunan RPJPD yang kita lakukan hari ini untuk perjalanan 20 tahun berikutnya. Ini juga sejalan dengan RPJP Nasional," kata Gubernur Rohidin. 

Guna menyelaraskan program perencanaan dan pembangunan harus sejalan dengan program yang ada di nasional, maka dalam penyusunan RPJPD ini, disususn beberpa fokus kinerja. Sehingga sama-sama sejalan agar dokumen perencanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan baik.

BACA JUGA:Datangi Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Ini Tuntutan Aliansi Peduli Bumi Rafflesia

"Kita tetap fokus yang pertama infrastruktur. Kemudian yang kedua pengelolaan sumber daya alam melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan," ungkap Gubernur. 

Lalu fokus selanjutnya yakni penguatan kelembagaan sehingga tercipta atau tertatakelola pemerintahan yang good and clean government. Serta memikirkan aspek sosial budaya. 

"Semua itu akan dirangkum, dan tadi sudah mendapatkan masukkan dari semua pemangku kepentingan, sehingga bisa menjadi dokumen pembangunan pemerintah daerah," tutur Gubernur. 

Lebih jauh, dalam penyusunan RPJPD juga mensingkronkan agar program strategis nasional tetap berjalan dan kebijakan Nasional dalam bentuk intruksi presiden (Inpres) juga sejalan. 

"Kita ingin memastikan bahwa itu singkron antara anggaran nasional terkait alokasi anggaran untuk Provinsi Bengkulu," imbuhnya. 

Selain itu, RPJPD juga perlu disingkronkan dengan perubahan kebijakan yang ada. 

"Terkait kebijakan, sekarang kan dinamis sekali perubahan kebijakan pemerintah, apalagi akan ada kebijakan pemindahan ibukota baru," ujar gubernur. 

Lebih lanjut, dalam penyusunan RPJPD yang dilakukan hari ini, Pemprov juga menerima usulan dari forum anak untuk pembangunan yang melekat disemua sektor. Dalam hal ini, pihaknya mendorong agar dapat dimasukkan dalam program.