KUA PPAS RAPBD Perubahan 2024 dan RAPBD 2025 ke Dewan

Plt Sekretaris DPRD Lebong Cahya Sectiantoro, SH menyampaikan KUA PPAS RAPBD Perubahan 2024 dan RAPBD 2025 sudah masuk ke dewan. --EKO/RK

Radarkoran.com - DPRD Kabupaten Lebong telah menerima penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS dari pihak eksekutif. Baik itu KUA PPAS RAPBD Perubahan tahun 2024 maupun KUA PPAS RAPBD untuk tahun 2025.

Plt Sekretaris DPRD Lebong Cahya Sectiantoro, SH membenarkan hal tersebut. Pihaknya telah menerima KUA PPAS RAPBD Perubahan tahun 2024 maupun KUA PPAS RAPBD tahun 2025 dari pihak eksekutif.

"KUA PPAS perubahan (RAPBD Perubahan 2024, red) maupun RAPBD 2025 sudah masuk ke DPRD, " sampai Cahya.

Dilanjutkan Cahya, terkait hal ini Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Lebong nantinya akan membahas lebih lanjut untuk menentukan jadwal penyampaian KUA PPAS RAPBD 2024 maupun RAPBD 2025.

"Kami sudah menyampaikan kepada pimpinan. Jadi untuk tindaklanjutnya masih menunggu Banmus lebih dulu. Apakah nanti diprioritaskan lebih dulu RAPBD Perubahan 2024 atau RAPBD 2025, tergantung jadwal yang disusun oleh Banmus, " singkat Cahyo.

BACA JUGA:Sertifikat Lahan Daerah, 132 Bidang Lahan Pemkab Lebong Diusulkan ke BPN

Diberitakan sebelumnya, Penjabat Sekda Lebong Mahmud Siam, SP, MM menargetkan APBD Perubahan tahun 2024 bisa tuntas dibahas dan disahkan sebelum masa jabatan anggota DPRD Lebong priode 2019-2024 habis pada akhir Agustus mendatang.

Menurutnya, tahun 2024 proses APBD Perubahan memiliki tingkat kerumitan sendiri karena adanya pergantian jabatan anggota DPRD Lebong pada Agustus mendatang. 

Ketika anggota DPRD Lebong yang baru dilantik, masih membutuhkan waktu dalam memenuhi alat kelangkapan dewan mulai dari fraksi, komisi hingga badan anggaran. Sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pengesahan APBD Perubahan harus dilakukan 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Artinya APBD Perubahan harus disahkan paling lambat pada 30 September.

"Sehingga memang perlu komunikasi dan diskusi yang intens antara pemerintah daerah dengan legislaif yang baik. Ini yang sedang kami upayakan, " kata Mahmud.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan