Tahun 2025 Pemerintah Siapkan Rp 19 Triliun untuk Renovasi Sekolah

Radarkoran.com - Tidak bisa dipungkiri jika sejumlah sekolah di Indonesia masih membutuhkan sarana dan prasarana (Sapras) yang layak, untuk menunjang pendidikan di Indonesia termasuk di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Tidak hanya dari sisi bangunan sekolah, tapi dari sisi fasilitas pendukung pendidikan juga diperlukan. Dengan itupula di tahun 2025 ini, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 19 triliun untuk renovasi sekolah di Indonesia. 

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp 19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri. 

"Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp 19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah di Indonesia," tambahnya. 

Menurutnya, renovasi sekolah yang dimaksud berupa penambahan gedungnya ataupun pembuatan gedung baru untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. 

"Selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus, sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan sekolah atau asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," sampainya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

BACA JUGA:10 Sekolah Termahal di Indonesia, Biaya Setahun Bisa untuk Beli Rumah Mewah

Sementara itu, di Kabupaten Kepahiang sendiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepahiang, Nining Fawely Pasju, S.Pt MM menyebutkan saat ini masih banyak satuan pendidikan di daerah ini yang membutuhkan pembangunan infrastruktur. Karena sekolah setingkat SD dan SMP belum seluruhnya memadai. Di antarannya ruang kegiatan belajar mengajar, laboratorium, ruang guru hingga ruang kepala sekolah.

Selain itu, kata Nining, kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur lainnya yang dibutuhkan adalah ruang UKS, MCK hingga perpustakaan. Diterangkan, pengembangan infrastruktur di lingkup suatu sekolah dinilai mampu menunjang aktivitas pembelajaran. Selain itu menyangkut aktivitas pembelajaran, juga mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif.

"Iya, masih banyak sekolah satuan pendidikan kita yang membutuhkan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur. Hal itu perlu sangatlah, lantaran sarana dan prasarana pendukung merupakan sektor penunjang pendidikan," kata Nining.

Belum dibangunnya sarana dan prasarana infastruktur pada satuan pendidikan, kata Nining, juga disebabkan beberapa kendala di antaranya lahan sekolah yang masih berstatus hibah. Kemudian lahan sekolah yang belum bersertifikat, menyebabkan pembangunan sekolah belum dapat dimaksimalkan.

Yakni seperti SD 08 Muara Kemumu yang berlokasi di Desa Air Punggur. Di mana tidak hanya persoalan akses menuju sekolah tersebut yang menyebabkan sulitnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di sekolah tersebut.

"Selain terkendala sertifikat tanah, juga dikarenakan jalan menuju ke sekolah yang belum memungkinkan kawasan satuan pendidikan tersebut dapat untuk dibangun secara maksimal," jelas Nining.