BENGKULU RK - Persoalan infrastruktur jalan baik perbaikan, pemeliharaan, hingga pembukaan jalan baru menjadi sektor yang mendominasi terhadap aspirasi masyarakat yang ada di wilayah Bengkulu.
Sektor ini menjadi sektor yang perlu dioptimalkan untuk diakomodir oleh pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan layanan lepada masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM mengatakan hampir setiap kesempatan terutama saat menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses disetiap Daerah Pemilihan (Dapil) yang dilakukan anggota DPRD pasti menemukan persoalan infrastruktur jalan. Masih banyak persoalan ifrastruktur jalan yang sangat diperlukan oleh masyarakat di daerah.
"Setiap kesempatan reses itu secara umum menyampaikan terkait dengan infrastruktur jalan, itu yang jadi keluhan. Karena hampir jalan provinsi di 10 kabupaten dan kota menjadi persoalan yang mendasar, selain persoalan kesehatan dan pendidika, tapi yang lebih dominan masalah infrastruktur jalan," tutur Edwar.
Ia menambahkan, beberpa waktu lalu pihaknya sendiri telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat untuk yang terakhir di tahun anggaran 2023, beberpa aspirasi telah diterima, terutama terkait persoalan infrastruktur jalan. Persoalan ini nantinya akan diprioritaskan untuk sektor-sektor yang lebih krusial dan butuh penanganan dengan segera.
BACA JUGA:DKP Sebut Tak Ada Kendala Distribusi BBM Nelayan, Semua Pihak Diminta Awasi
"Kita bisa melihat contoh di Kepahiang, ada jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Seberang Musi dengan Kecamatan Kepahiang tepatnya di Desa Kelilik, jalan disana hampir memutuskan badan jalan. Seharusnya ini diprioritaskan segera, termasuk di kabupaten lainnya yang kondisinya juga butuh pengnagan dengan segera," imbuh Edwar yang merupakan anggota DPRD Provinsi Dapil Kabupaten Kepahiang tersebut.
Lebih lanjut, penganggran APBD tahun anggran 2024 sendiri telah ditetapkan, hanya saja dalam pengaggaran untuk infrastruktur sangat minim lantaran mayoritas anggaran dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024 mendatang.
Dengan demkian, persoalan infrastruktur tidak mampu diakomodir secara menyeluruh di tahun 2024 mendatang, dan akan dialokasikan ditahun anggaran berikutnya, kecuali dalam keadaan mendesak atau memiliki sumber pembiayaan lainnya.
"Hasil reses itu (akhir tahun 2023, red) akan kita laksankan pada tahun 2025 yang akan datang, nanti akan kita pilah, kalau menjadi prioritas yang artinya sudah membahayakan kita prioritaskan di tahun depan," demikian Edwar.