KEPAHIANG RK - Walaupun belum melaksanakan pembahasan final, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang Provinsi Bengkulu sudah berhasil menekan defisit diangka Rp 147.051.217.727 menjadi nol. Dengan kondisi keuangan Kabupaten Kepahaing sekarang ini, sehingga anggaran hibah pelaksanaan Pilkada Kepahiang Tahun 2024 totalnya tetap diangka Rp 23 miliar. Yakni untuk KPU Rp 17 miliar dan Bawaslu Kepahiang diangka Rp 6 miliar.
Wakil Ketua (Waka) II DPRD Kepahiang, Hariyanto, S.Kom, MM menyampaikan bahwa anggaran hibah Pilkada tidak ada pergerakan dan masih seperti sebelumnya, KPU Rp 17 miliar dan Bawaslu Rp 6 miliar. Terkait hibah Pilkada 2024, kata Hariyanto, Banggar pada dasarnya menginginkan penambahan, namun anggaran yang ada tidak memungkinkan.
"Kita ingin menambahkan anggaran Pilkada, hanya saja dengan besarnya defsisit yang terjadi, maka sulit itu untuk dilakukan. Sementara OPD juga masih kekurangan dan membutuhkan anggaran. Kalaupun anggaran OPD dipotong, itu juga tidak banyak," kata politisi PKB ini.
Menurutnya, kondisi yang ada sekarang ini, dengan telah ditekan defisit yang awalnya diangka Rp 147.051.217.727 menjadi 0, membuat OPD-OPD cukup kesulitan terkait anggaran, sebab hanya tersedia anggaran kegiatan rutin saja. Seperti halnya untuk pembayaran listrik, kebutuhan kantor dan sejumlah kebutuhan prioriotas lainnya.
"Hibah untuk KPU Rp 17 M dan Bawaslu 6 M, kami berharap hitungan BKD tepat. Karena memang daerah kita ini minim anggaran, sehingga program yang dijalankan sangat skala prioritas. Tidak bisa lebih dan bahkan ada beberapa OPD yang hanya ada untuk belanja rutinnya saja," jelas Hariyanto.
BACA JUGA:Defisit APBD Kepahiang TA 2024 Nol, Tapi Anggaran OPD jadi Korban
Ditanya terkait hibah Pilkada yang nantinya akan bergulir ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikatakan Hariyanto, pihaknya bersama TAPD siap untuk menjelaskannya. Bahkan dirinya meyakini Kemndagri pun mengetahui kondisi anggaran Kabupaten Kepahiang.
"Kita akan menjelaskan bagaimana cara pembagiannya. Sebenarnya, tidak susah juga untuk menjelaskan karena mereka (Kemendagri, red) mengetahui keuangan Kabupaten Kepahiang ini. Seperti yang saya ungkapkan tadi, beberapa OPD hanya mendapakan anggaran rutin saja. Tidak ada kegiatan yang dapat dilaksanakan. Artinya, tahun depan hanya sekedar kegiatan rutin tanpa kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh OPD," demikian Hariyanto.