Radarkepahiang.bacakoran.co - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP,MM meminta agar proses pengangkatan honorer yang lulus pengadaan PPPK tahun 2023 bisa dilakukan dengan adil, transparan dan mengikuti kebijakan yang mengatur. Terutama untuk penempatan PPPK. Dirinya tidak menginginkan adanya manipulasi atau praktik kecurangan yang dilakukan terkait penempatan tersebut.
"Saya kira tempatlah di sekolah asalnya. Tidak usahlah misalnya digertak-gertak, kalau ngasih sekian ditempatkan kembali. Kita tidak mau seperti itu," tegas Edwar Samsi.
Lebih jauh, Edwar meminta gara OPD terkait dapat melakukan penempatan terhadap honorer PPPK sesuai dengan formasi yang ada dan kebutuhan setiap sekolah. Sehingga proses pendidikan dapat dilakukan dengan optimal tanpa meninggalkan polemik.
"Harapan kita, mereka yang mengikuti PPPK sesuai dengan formasi dan sekolah tersebut, ditempatkan disitu, biar tidak terjadi polemik," pungkas Edwar.
BACA JUGA:Soal Polemik PDSS, Pensiunan Guru SMAN 5 Minta Diusut Tuntas
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos, MAP mengatakan, untuk penempatan PPPK di Provinsi Bengkulu untuk pengadaan tahun 2023 belum dilakukan. Alasannya karena Nomor Induk atau NI PPPK sampai saat ini belum juga turun dan diterbitkan kementerian terkait.
Dengan kondisi yang ada, BKD mengimbau PPPK untuk bersabar menunggu penerbitan NI dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Untuk penempatan sampai saat ini NI belum diterima, artinya mendapatkan NI PPPK dulu baru kita SK-kan dan penandatanganan kontrak. Ya bersabarlah dulu karena NI PPPK itu belum kita terima," ujarnya.
BACA JUGA:Kantor Gubernur Bengkulu Akan Ditata, Apa Saja yang Disasar?
Diketahui, sesuai data kelulusan PPPK untuk pengadaan ASN tahun 2023 di Provinsi Bengkulu, secara keseluruhan jumlah honorer yang lulus PPPK berjumlah 678 orang dengan rincian 616 orang tenaga fungsional guru, 55 orang tenaga kesehatan dan 7 orang tenaga teknis penyuluh pertanian.