Radarkoran.com - Guna mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang ada di wilayah Bengkulu hingga ke tingkat pedesaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu mendorong pengoptimalan keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di wilayah Provinsi Bengkulu.
Dikatakan Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Tito Adji Siswantoro, saat ini telah dibentuk 11 TPAKD yang tersebar di 1 Provinsi Bengkulu, 1 Kota Bengkulu dan 9 Kabupaten. Setiap TPAKD ini memiliki program kerja masing-masing guna mendorong pergerakan ekonomi daerah.
"Sebanyak 11 tim ini sudah dikukuhkan, jadi semua kabupaten/kota sudah membentuk TPAKD. Tim ini bekerjasama dengan OJK setempat, pemda terkait dan dengan lembaga jasa keuangan di Bengkulu," sampai Tito.
Fungsi dari TPAKD ini ditambahkan Tito sebagai sarana untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
BACA JUGA:Jangan Terjebak Pinjol Ilegal, Ini Tips dari OJK Bengkulu
Salah satu program TPAKD di Provinsi Bengkulu yaitu dilakukannya program kerja sesuai Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI) dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa, serta guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah pedesaan.
GM EKI ini dapat menjadi acuan dalam menciptakan keuangan inklusif di wilayah perdesaan melalui pendekatan penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di bawah koordinasi forum TPAKD.
"Program ini sudah dilaksanakan di Desa Air Sempiang Kabupaten Kepahiang. Di situ tujuannya mengembangkan dan memberdayakan desa untuk dapat melakukan transformasi sosial budaya, ekonomi desa, serta digunakan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di pedesaan," imbuh Tito.
Lebih jauh ditambahkan Tito, melalui program yang ada, TPAKD akan mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi terkait dengan lembaga keuangan di setiap desa yang menjadi sasarannya. Dalam kegiatan sosialisasi, masyarakat juga dapat langsung dapat berinteraksi dengan lembaga jasa keuangan.
"Misalnya masyarakat desa tidak tahu terkait dengan pegadaian, nah disitu kita kan bekerjasama dengan pegadaian untuk memberikan beberapa informasi terkait dengan produk-produknya. Karena, masyarakat biasanya hanya tahunya terkait perbankkan saja," paparnya.
BACA JUGA:Minat Anak Muda Terjun ke Dunia Usaha di Bengkulu Masih Rendah
Dalam sosialisasi juga akan melibatkan pihak dari asuransi mikro yang memiliki premi yang murah. Dengan harapan masyarakat di pedesaan akan lebih mengenal layanan asuransi, tujuan dan fungsi asuransi.
"Jadi masyarakat bisa melek asuransi, karena selama ini preminya nggak perlu mahal-mahal. Ada asuransi mikro yang memiliki premi yang terjangkau. Dan dengan sosialisasi masyarakat akan lebih melek dan tahu terkait lembaga jasa keuangan atau produk-produk keuangan. Jangan sampai menggunakan produknya tapi tidak tahu fungsinya," tambah Tito.
Dari sosialisasi yang dilaksanakan TPAKD dan jajaran terkait, nantinya akan dilakukan pengukuran progres tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, apakah ada peningkatan atau sebaliknya.
"Kalau naik kita ukur dan lihat apakah mereka sudah tahu atau belum Produknya, sudah membeli produknya atau belum. Ini sudah kita lakukan di Desa Air Sempiang Kepahiang, dan hasilnya menunjukkan peningkatan sekitar 80 persen. Dan ini akan kita lanjutkan lagi programnya di beberapa desa yang lainnya," sampai Tito.