Siap-siap, Ini Potensi 'Beban' Baru yang Berlaku 2025

Reporter: Suhay Putra |

Editor: Eko Hatmono |

Sabtu , 19 Oct 2024 - 09:41

Kenaikan PPN menjadi 12 persen menjadi salah satu potensi beban baru tahun 2025 mendatang.--Ilustrasi

Radarkoran.com - Tahun 2025 akan segera datang bersama dengan 'beban' baru bagi masyarakat Indonesia. Sejumlah harga barang, jasa dan iuran wajib kemungkinan akan naik imbas kebijakan pemerintah yang rencananya mulai berlaku tahun depan.

Salah satunya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, dan penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang berpotensi mengerek kenaikan harga. Semua kebijakan ini, dikhawatirkan semakin menekan daya beli masyarakat yang sudah kewalahan.

Berikut ini merupakan sejumlah kebijakan pemerintah di tahun 2025 yang berpotensi menjadi 'beban' baru tahun 2025, :

1. PPN Naik menjadi 12 persen

Sesuai ketentuan UU HPP pengenaan tarif PPN 12 persen diamanatkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun, karena ada permintaan dari sektor usaha, khususnya pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia supaya ditunda, simulasi itu dilakukan untuk melihat dampaknya.

Namun, untuk penerapan PPN naik menjadi 12 persen masih tergantung keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12 persen, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan MBDK.

Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.

Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan "Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:

siap-siap, ini potensi 'beban' baru yang berlaku 2025                            radarkoran.com - tahun 2025 akan segera datang bersama dengan 'beban' baru bagi masyarakat indonesia. sejumlah harga barang, jasa dan iuran wajib kemungkinan akan naik imbas kebijakan pemerintah yang rencananya mulai berlaku tahun depan.
salah satunya kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen, dan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (mbdk) yang berpotensi mengerek kenaikan harga. semua kebijakan ini, dikhawatirkan semakin menekan daya beli masyarakat yang sudah kewalahan.
berikut ini merupakan sejumlah kebijakan pemerintah di tahun 2025 yang berpotensi menjadi 'beban' baru tahun 2025, : 
 
1. ppn naik menjadi 12 persen
sesuai ketentuan uu hpp pengenaan tarif ppn 12 persen diamanatkan berlaku mulai 1 januari 2025. namun, karena ada permintaan dari sektor usaha, khususnya pengusaha yang tergabung dalam kamar dagang dan industri (kadin) indonesia supaya ditunda, simulasi itu dilakukan untuk melihat dampaknya.
namun, untuk penerapan ppn naik menjadi 12 persen masih tergantung keputusan pemerintahan presiden terpilih prabowo subianto.
baca juga:mengapa 'k' jadi singkatan untuk ribu? begini penjelasannya
2. penambahan objek cukai, minuman berpemanis dalam kemasan (mbdk)
tak hanya kenaikan ppn menjadi 12 persen, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. adapun cukai baru yang bakal dikenakan mbdk.
dalam buku nota ii keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2025, rencananya objek mbdk akan dikenakan cukai pada 2025. kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada mbdk dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.
pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.
usulan tersebut tertuang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) 2025 serta dalam rancangan undang-undang (ruu) apbn 2025.
dalam ruu pasal 4 ayat 6 disebutkan "pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:
a. hasil tembakau;
b. minuman yang mengandung etil alkohol;
c. etil alkohol atau etanol;
d. minuman berpemanis dalam kemasan
baca juga: cak imin gabung kabinet prabowo? tanggapan pkb dan anies berbeda 
3. kenaikan iuran bpjs kesehatan
iuran bpjs kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. sebagaimana dikatakan direktur utama bpjs kesehatan ali ghufron mukti.
meski begitu, menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto mengatakan, pemerintah belum membahas besaran tarif iuran yang akan naik itu.
direktur utama bpjs kesehatan ali ghufron mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas i dan ii. kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (kris) mulai 30 juni 2025, yang diatur dalam peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024.
sementara itu, iuran peserta kelas iii tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan peserta penerima bantuan iuran (pbi).
 
4. potensi kenaikan haga bbm
pemerintah berencana memangkas subsidi bbm pada tahun 2025 mendatang. jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif bbm di tahun depan.
rencana kebijakan ini terungkap dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk bbm jenis pertalite dan solar.
peningkatan konsumsi bbm ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. selain itu, penyaluran bbm subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.
dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi solar dan pertalite sebesar 17,8 juta kl per tahun.
 
5. potensi kenaikan harga gas elpiji
dalam rapbn 2025 disebutkan jika subsidi lpg tabung 3 kg hanya mencapai rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3 persen dari outlook 2024 sebesar rp 85,6 triliun. kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.
nomiannya rp 53 ribu kan? kurang lebih kalau keekonomiannya seperti itu," ujar soeparno.
diperkirakan nilai subsidi lpg 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. sebab asumsi antara dpr dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi lpg di indonesia pada tahun 2025 mendatang.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR KEPAHIANG, EDISI MINGGU 24 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan