Presiden Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Benarkah?

Radarkoran.com - Jumlah kabinet pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diketahui terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri dan lima kepala badan.

Jumlah kabinet Presiden Prabowo nampaknya masih kurang, lantaran terdengar kabar jika presiden bakal membentuk kementerian baru di Kabinet Merah Putih.

Wacana pembentukan kementerian baru tersebut dengan nama, Kementerian Penerimaan Negara, dengan kemungkinan bakal dipimpin oleh Anggito Abimanyu. 

Wacana pembentukan kementerian baru itu diungkapkan oleh adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengatakan kementerian baru yang akan dibentuk merupakan Kementerian Penerimaan Negara. 

Kementerian baru ini nantinya akan berfokus pada peningkatan penerimaan negara melalui perbaikan sistem perpajakan, cukai, dan pengelolaan pendapatan lainnya.

"Kita akan memperbaiki sistem pajak, perpajakan, dan cukai, serta menutup berbagai kebocoran anggaran. Program-program ini segera dimulai," kata Hashim.

BACA JUGA:2 Menteri Terkaya Kabinet Prabowo-Gibran? Kekayaan Triliunan Rupiah, Ini Ulasannya

Hashim juga menyebutkan, Menteri Penerimaan Negara akan diisi oleh Anggito Abimanyu. Sekarang, Anggito diketahui menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mendampingi Sri Mulyani.

Dijelaskan, Kementerian Penerimaan Negara yang dipimpin Anggito nantinya bakal menangani pajak, cukai, serta penerimaan negara dari royalti tambang dan lainnya.

"Jadi, ini (pembentukan kementerian baru) adalah langkah strategis untuk memperbaiki penerimaan negara," jelas Hashim dilansir dari bacakoran.co.

Wacana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah menjadi bagian dari visi Asta Cita yang diusung oleh Prabowo Subianto.

Hashim menjelaskan, rencana ini bertujuan untuk meningkatkan rasio penerimaan negara hingga 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Asta Cita ke-8 mencakup pembentukan Badan Penerimaan Negara, yang nantinya akan menjadi Kementerian Penerimaan Negara. Nama menterinya sudah ada," ungkap Hashim dalam acara diskusi ekonomi di Jakarta Selatan, Oktober lalu.