Evaluasi APBD 2025 Provinsi Bengkulu Mandek di Kemendagri, Plh. Sekda Pastikan Kegiatan Tetap Berjalan

Radarkoran.com - Sejak pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2025 Provinsi Bengkulu telah rampung dilakukan pada akhir bulan November 2024 lalu.

Namun hingga saat ini evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) masih mandek atau belum kunjung turun. 

Belum turunnya evaluasi APBD TA 2025 ini tentunya menjadi perhatian semua pihak, mengingat per 1 Januari 2024 seharusnya APBD 2025 sudah mulai direalisasikan untuk menggaji pegawai, hingga kebutuhan lainnya. 

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Haryadi mengatakan, walaupun evaluasi APBD tahun 2025 belum diterima pihaknya, pemerintahan tetap berjalan dengan semestinya, termasuk dalam hal penganggaran. 

"Evaluasi belum sampai ke kita. Tapi kegiatan tetap jalan, untuk gaji dan kegiatan lainnya sebagaimana mestinya sebelum APBD kita selesaikan," kata Haryadi pada Kamis, 2 Januari 2025.

Sementara itu, terkait dengan kapan evaluasi ini akan tuntas, Haryadi menyebut kemungkinan dalam waktu minggu ini selesai dievaluasi dan akan dilanjutkan pembahasan oleh pihak TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu. 

BACA JUGA:Pengangagran Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai Masih Belum Tuntas

"Insyaallah dalam minggu ini clear di kementerian dan minggu depan akan kita ambil untuk dilakukan pembahasan dan pembicaraan di Provinsi Bengkulu," ujar Haryadi. 

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, SIP, MM menyesalkan belum turunnya evaluasi APBD TA 2025 dari pihak Kemendagri RI. 

"Evaluasi APBD TA 2025 sampailah penutupan masa sidang ketiga tahun sidang 2024 belum sampai juga ke Pemprov Bengkulu, artinya belum disampaikan kepada kita," kata Edwar. 

Edwar menambahkan, idealnya di pertengahan Desember 2024 kemarin evaluasi APBD TA 2025 telah tuntas dilakukan, mengingat pembahasan dan pengesahan APBD telah dituntaskan pada November 2024 lalu. 

"Jadi saya bingung juga kenapa terlambat sampai satu bulan lebih," imbuh Edwar. 

Dengan kondisi yang ada, Edwar pesimis realisasi APBD TA 2025 dapat dilakukan sejak awal Januari 2025.

"Dengan kondisi ini kita tidak bisa melaksanakan kegiatan langsung pas 2 Januari 2024, karena kita terkendala," sampai Edwar.