DBH 2024, Baru Kekurangan Pajak Rokok Dibayarkan Pemprov Bengkulu

Radarkoran.com - Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 dari Pemprov Bengkulu akhirnya diterima Kabupaten Lebong. Hanya saja piutang DBH tahun 2024 yang direalisasikan belum menyeluruh. Yaitu dari kekurangan bayar pajak rokok triwulan III tahun 2024, sebesar 367 juta.

Kabid Pendapatan BKD Lebong, Monginsidi, S.Sos, M.Si menjelaskan sepanjang tahun 2024 lalu penerimaan DBH dari Pemprov Bengkulu seluruhnya yaitu sebesar Rp 22 Miliar. Rinciannya penyelesaikan piutang tahun 2023 lalu sebesar Rp 11 Miliar lebih dan DBH 2024 sebesar Rp 10 Miliar lebih.

"Dari rekening koran hari ini (12 Februari 2025, red) kami menerima penyelesaian kekurangan bayar pajak rokok truwulan III sebesar Rp 367 juta, " kata Mongin sapaan akrabnya.

Mongin mengaku hingga

 saat ini pihaknya belum mengetahui nilai pasti terkait piutang DBH tahun 2024. Pasalnya sejauh ini Pemprov Bengkulu belum menyampaikan ketetapan piutang DBH tersebut.

BACA JUGA:TPP 2025 Pemkab Lebong Mulai Dibahas, Hasilnya?

Hanya saja berkaca pada penerimaan DBH tahun 2023 lalu, diperkirakan piutang DBH tahun 2024 berada di sekitar angka Rp 17,8 Miliar.

"Jika berkaca dari ketetapan DBH tahun 2023 lalu, DBH yang belum disalurkan sekitar Rp 17,8 Miliar lagi. Untuk pastinya, kami belum mengetahui karena belum menerima keputusan terkait ketetapan piutang DBH tahun 2024, " sampai Mongin.

Diketahui jika DBH yang disalurkan Pemprov Bengkulu terdiri dari 5 item pajak. Masing-masing adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar minyak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan DBH dari pajak rokok.

Dalam kesempatan ini Mongin berharap agar Pemprov Bengkulu bisa segera merealisasikan piutang DBH tahun 2024. 

"Kami berharap Pemprov bisa menyalurkan piutang DBH tahun 2024 sehingga nantinya DBH bisa dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah pembangunan daerah, " lanjut Mongin.

Di sisi lain, Mongin menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai tahun 2025 terdapat 2 item pajak yang sebelumnya disalurkan Pemprov Bengkulu akan langsung ditransfer oleh pemerintah pusat. Yaitu PKB dan BBNKB. 

"Jadi tahun ini DBH yang akan diterima dari Pemprov Bengkulu hanya 3 item pajak saja, " demikian Mongin.