Pejabat Kepahiang Dituntut Kreatif dan Inovatif, Garap Peluang PAD

Radarkoran.com - Bupati Kabupaten Kepahiang terpilih, H. Zurdi Nata, S.IP mengajak seluruh pejabat yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepahiang untuk segera membuka mata dan mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ini diungkapkan Zurdi Nata, saat diwawancara Radarkoran.com soal pemangkasan anggaran yang nilainya mencapai Rp 71 miliar.

Dijelaskan Zurdi Nata, pemerintah tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan seluruh programnya demi kepentingan khalayak ramai. Justru pemangkasan anggaran ini, diharapkan lebih memotivasi seluruh pejabat Kepahiang untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggarap seluruh peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan sampai, pemerintah daerah yang sudah terpuruk lantaran pemotongan anggaran ini, membuat pejabat malah ogah-ogahan untuk bekerja dan melayani masyarakat.

"Yang pasti kita jangan patah semangat, justru fenomena ini harus menjadi motivasi bagi kita selaku pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras. Harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggarap seluruh peluang PAD," ujar Nata, pada Minggu 16 Februari 2025.

Menurutnya, mulai dari sekarang, seluruh pejabat atau Kepala OPD harus berfikir keras dalam merasionalisasi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dan tidak memiliki dampak pada masyarakat. Selanjutnya, peluang-peluang PAD yang sebelumnya masing menggantung, agar segera ditunaikan pada tahun ini dan mulai dilakukan penggarapannya. Disisi lainnya, Pemkab Kepahiang juga akan berupaya menarik sejumlah investor dari luar agar mau berinvestasi di dalam daerah.

"Kita tidak boleh ogah-ogahan, harus tetap berjuang meskipun berada di tengah badai. Jadikan ini sebagai tolak ukur kita untuk mencapai kemajuan di masa depan," sampainya.

BACA JUGA:Investor 'Saling Sikut' Garap Wisata Kabawetan, Ini Kata Disparpora Kepahiang

Sebelumnya diberitakan bahwa, Anggaran proyek dan perjalanan dinas pejabat Kepahiang dipangkas, dampak pemangkasan APBD Rp 71 M. Anggaran Pemkab Kepahiang Provinsi Bengkulu, pada tahun 2025 ini mengalami pemangkasan sebesar Rp 71 miliar oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, sudah dipastikan akan ada banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan terdampak pengurangan anggaran, akibat dari pemangkasan ini.

Selanjutnya, anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang akan dilakukan pemotongan? Sekkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH mengatakan bahwa hal ini akan dipelajari terlebih dahulu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang. Yang jelas, apabila nantinya ada sejumlah pos anggaran yang sifatnya tidak urgent atau mendesak, maka kemungkinan akan dilakukan pemotongan. Seperti misalnya, proyek infrastruktur yang bersumber dari DAK di Dinas PUPR, perjalanan dinas dan sejumlah anggaran lainnya. 

"Yang jelas terutama itu proyek infrastruktur DAK di Dinas PUPR, ada juga seperti perjalanan dinas dan lain-lainnya. Tapi terhadap hal itu, kita akan pelajari lebih dulu tentunya," jelas Sekkab Kepahiang. Hasil pembahasan TAPD itu nantinya lanjut Sekkab Kepahiang, baru akan dilaporkan ke DPRD Kabupaten Kepahiang untuk kemudian dibahas lebih lanjut. Apabila sudah disetujui, maka baru akan dijalankan oleh Pemkab Kepahiang.

"Kita akan menyesuaikan saja yang diputuskan oleh pemerintah pusat, pemotongan ini angka pastinya belum ada, tapi kira-kira diangka Rp 70 miliar lebih," demikian Sekkab.