Tak Ada Anggaran Pengembangan Objek Wisata di Rejang Lebong

Radarkoran.com - Tak ada anggaran yang tersedia di Dinas Pariwisata Rejang Lebong untuk pengembangan objek wisata di tahun 2025. Kondisi ini sama halnya dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2024 lalu.

"Bicara soal anggaran untuk pengembangan objek wisata yang memang dikelola oleh Pemerintah Daerah tahun ini tidak ada, begitu juga dengan tahun 2024 lalu," ungkap Kepala Dinas Pariwisata Rejang Lebong, Dodi Syahdani, S.Sos.

Menurut Dodi, sebelumnya pihaknya telah berupaya mengajukan sejumlah usulan dalam telaah anggaran, di antaranya rehabilitasi ringan objek wisata Danau Mas Harun Bastari (DMHB), rehabilitasi gedung diklat dengan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar (termasuk DMHB), serta perbaikan guest house.

Namun, semua usulan tersebut belum dapat terpenuhi lantaran anggaran pengembangan wisata tidak masuk dalam prioritas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Kami sudah mengajukan beberapa program pengembangan dan rehabilitasi lewat telaah staf, tetapi tampaknya belum bisa direalisasikan tahun depan. Mungkin akan menjadi prioritas di APBD Perubahan, atau di tahun-tahun berikutnya," ujar Dodi.

BACA JUGA:ASN di Diskominfo Diingatkan Soal Antisipasi Praktik Korupsi

Seperti diketahui, kata dia, pada tahun 2024 lalu anggaran lebih banyak terfokus pada pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sementara tahun 2025, berfokus pada program prioritas Pemerintah Pusat.

"Jadi memang anggaran kita di daerah sangat minim," tambahnya.

Dengan tidak adanya anggaran untuk pengembangan wisata pada 2025, pihaknya berharap, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali pengalokasian dana di tahun mendatang guna meningkatkan potensi wisata di Rejang Lebong.

Pasalnya, sektor pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah serta menarik lebih banyak wisatawan ke Kabupaten Rejang Lebong.

"Sehingga menjadi wajar apabila PAD kita tidak maksimal, karena anggaran untuk penunjang pengembangan objek wisatanya pun belum bisa berjalan. Tapi ini menjadi PR bersama," singkatnya.