Disperinnaker Kepahiang Buka Posko Pengaduan THR, Ada Keluhan Bisa Laporkan Secara Online

Reporter: Iyus Ismail |

Editor: Epran Antoni |

Rabu , 19 Mar 2025 - 17:01

THR : Disperinnaker bahas soal posko pengaduan THR--DOK/RK

disperinnaker kepahiang buka posko pengaduan thr, ada keluhan bisa laporkan secara online                            radarkoran.com-pemerintah kabupaten kepahiang melalui dinas perindustrian dan tenaga kerja (disperinnaker) kabupaten kepahiang membuka posko pengaduan dan konsultasi. posko pengaduan yang dibuka, khusus bagi pekerja yang mendapat persoalan terkait tunjangan hari raya (thr). 
"bupati kepahiang h zurdi nata sip juga telah berpesan untuk pekerja yang memiliki kendala dalam pembayaran thr oleh perusahaan tempat mereka bekerja dapat segera melapor ke posko disperinnaker kepahiang," sampai kepala disperinnaker kepahiang, irwan alvian, st, me, pada rabu 19 maret 2025
menurutnya, posko pengaduan thr yang dibuka berbasis online dan tatap muka. ini bertujuan untuk mengakomodir keluhan dan permasalahan terkait dengan pembayaran thr lebaran. posko tersebut terbagi menjadi dua, yakni posko tatap muka dan daring online 
dijelaskan, untuk posko tatap muka berada di kantor disperinnaker komplek perkantoran kelobak kepahiang dengan whatsapp 0852 7348 9066. sedangkan, posko daring online dibuka kementerian ketenagakerjaan dan dapat diakses di poskothr.kemnaker.go.id
 
layanan posko thr kemnaker 2025 (online) berikut cara menggunakan layanannya :
buka situs https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard
pilih menu "masuk"
lalu, login siap kerja melalui https://account.kemnaker.go.id/ (registrasi atau daftarkan diri jika belum terdaftar)
untuk layanan konsultasi thr, caranya:
- pilih wilayah (barat, tengah, timur)
- isikan indentitas (pojok kanan bawah)
- mulai obrolan
untuk layanan pengaduan thr, caranya:
- tekan menu "pengaduan thr"
- isikan formulir
- laporkan
baca juga:desa bandung baru kabawetan salurkan blt dd
ia juga menambahkan, sanksi terlambat atau tidak membayar thr keagamaan, berdasarkan pp nomor 36 tahun 2021 dan permenkaer nomor 6 tahun 2016, sanksi apabila perusahan terjadi pelanggaran pembayaran thr keagamaan.
"perusahaan terlambat membayar thr dikenakan 5% denda dari total thr yang harus dibayar. denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh.
sangsi apabila perusahan tidak membayar thr. maka akan dikenakan sanksi administrasif, berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta bisa kepada pembekuan kegiatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI KAMIS 20 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan