Daerah Rekrut Siswa Sekolah Rakyat Jangan Melenceng dari DTSEN: Begini Kata Mensos Saifullah Yusuf

Radarkoran.com- Sekolah rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto, yang di gadang-gadang tahun ajaran 2025/2026 ini akan mulai operasi. Selain itu, akan menerima peserta didik baru atau siswa termasuk para guru yang akan mengajar. Sekolah rakyat yang merupakan program pemerintah ini, dikhususkan untuk masyarakat di seluruh daerah di Indonesia yang kategori tidak mampu. Karena sekolah rakyat yang didirikan oleh pemerintah ini, siswa akan bersekolah gratis tanpa adanya pungutan biaya sepeserpun. Mulai dari seragam sekolah, alat tulis hingga perlengkapan lainnya disediakan oleh pemerintah. 

Dalam proses rekrut siswa sekolah rakyat, daetah harus benar-benar memperhatikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sehingga peserta didik atau siswa yang bersekolah di sekolah rakyat, benar-benar dari keluarga miskin atau tidak mampu. 

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengingatkan pemerintah daerah (pemda) terkait perekrutan siswa untuk Sekolah Rakyat yang harus berbasiskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Tidak boleh tambah sendiri (siswa Sekolah Rakyat). DTSEN yang bicara," kata Mensos Saifullah Yusuf yang sering disapa Gus Ipul. 

Ia menegaskan siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat harus atas persetujuan wali kota/ bupati dan gubernur, sehingga betul-betul dipastikan dari keluarga miskin.

"Setelah ada data dari DTSEN, baru cek ke rumah dan cek kesehatan. Tidak ada tes akademik," tegas Gus Ipul. 

BACA JUGA:Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Janji Presiden untuk Guru yang Sudah Terealisasi, Apa saja?

Lebih lanjut ia menjelaskan anak-anak dari keluarga dengan kategori Desil 1 lah yang berhak mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat. Bahkan, nantinya para orang tua siswa akan diberdayakan dan rumahnya akan diperbaiki.

"Kawasan di sekitar Sekolah Rakyat direhabilitasi dan ekonomi tumbuh. Kurang apa, paket komplit," ujarnya. 

Dengan itupula, peran aktif para kepala daerah dan jajarannya untuk mengawal program sekolah rakyat dengan baik, karena memiliki dampak sosial dan ekonomi secara langsung.

"Sebagai bukti keseriusan, pemerintah meminta para kepala daerah menyiapkan lahan minimal 8 hektare untuk pendirian Sekolah Rakyat pada daerah masing-masing," demikian Gus Ipul.