Pemkab Bengkulu Tengah Mempertegas Alasan Pemotongan ADD, Sulit 'Dibendung'

Radarkoran.com - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kembali mempertegas alasan di balik wacana pemotongan Anggaran Dana Desa atau ADD, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Melalui Pj. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bengkulu Tengah, Drs. Hendri Donal, SH, MH dipertegas bahwasanya 

rencana pemotongan ADD didasari oleh efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. 

Pj. Sekkab Hendri Donal kembali angkat bicara soal wacana pemotongan ADD, karena hal tersebut mendapatkan penolakan dari beberapa perangkat desa di daerah tersebut. Ia menegaskan, kebijakan tersebut sejatinya belum bersifat final dan masih akan dikaji lebih lanjut.

"Efisiensi anggaran menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan dan sulit dibendung di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak stabil. Jadi seluruh sektor, termasuk ADD tidak dapat terhindar dari penyesuaian ini. Tidak mungkin tidak ada yang terkena efisiensi, semua sektor pasti terdampak," tegas Pj Hendri Donal.

Lebih lanjut, Pj. Sekkab Hendri Donal menerangkan, tidak adil kalau efisiensi anggaran hanya dibebankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bahkan ada yang dipotong hingga 80 persen, sementara ADD tetap utuh. Meski memahami kekhawatiran perangkat desa, dia menekankan bahwa kebijakan ini diambil demi menjaga keberlangsungan roda pemerintahan.

BACA JUGA:TPP ASN Bengkulu Tengah Belum Pasti Kapan Cairnya, Gaji ke-13 Saja Belum Semuanya

BACA JUGA:BKD Bengkulu Tengah Cetak 50 Ribu Lebih SPPT PBB

"Apabila pendapatan asli daerah kita belum meningkat, terlebih lagi belum ada sumber baru, ya bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan ADD seperti sebelumnya," kata mantan Kabag Hukum Setkab Bengkulu Tengah ini. 

Pj. Sekkab Hendri Donal pun menyebutkan kalau Pemkab Bengkulu Tengah akan menelusuri dan mengkaji kembali besaran pemotongan ADD yang nantinya akan diterapkan. Dia juga menerangkan, saat ini porsi ADD di Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 14 persen dari total APBD. Nilai tersebut jauh di atas rata-rata daerah lain yang berada di kisaran 10 persen saja. 

"Soal keberatan dari sejumlah perangkat desa, saya minta supaya semua pihak dapat memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Karena kondisi keuangan daerah kita sedang tidak baik-baik saja. Harus diketahui juga, sebenarnya Pemkab Bengkulu Tengah sama sekali tidak berharap ADD dipotong. Sebaliknya, kita berharap ADD bisa ditingkatkan. Tapi kenyataan fiskal memaksa adanya efisiensi," terangnya. 

Pj. Sekkab Hendri Donal menambahkan, semua sektor di Indonesia terdampak efisiensi mulai dari kementerian, lembaga, bahkan media. Jadi tidak mungkin ADD tidak terdampak juga, khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk itu pula, perangkat desa diimbau untuk lebih bijak dalam mengelola ADD yang ada, harus menyesuaikan dengan kondisi dan menghindari pemborosan anggaran.