Soal Pengadaan ASN, Dempo : Tugas Kita Mengusulkan Sebanyak-banyaknya

Radarkepahiang.bacakoran.co - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diminta agar dapat melakukan pendataan serta mengusulkan sebanyak-banyaknya formasi pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal demikian ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, S.IP, MAP saat menyikapi kondisi pengusulan formasi CASN oleh Pemprov Bengkulu akhir bulan Januari 2024 lalu. 

Dempo menyebut, pengadaan ASN menjadi salah satu lowongan kerja setiap tahun yang sangat dinanti oleh masyarakat, termasuk para generasi muda. Walaupun terus didorong agar masyarakat dapat mandiri dan berwiraswasta, lowongan kerja menjadi ASN tetap menjadi dambaan masyarakat. 

"Walaupun kita sudah mendorong untuk berwiraswasta, mengembangkan UMKM hingga meningkatkan skil untuk dunia usaha, tetap saja tes PNS jadi incaran orang tua agar anaknya dapat menjadi pegawai, berlabel. Karena negara kita masih negara label, orang suka berseragam dan gagal walaupun gajinya kecil. Artinya ini adalah peluang bagi pemerintah membuka lowongan pekerjaan," tutur Dempo, Jumat 2 Januari 2024. 

Dengan kondisi yang ada, Dempo menyebut posisi pemerintah daerah untuk dapat betul-betul mendata dan memproses kebutuhan tenaga kerja apa yang diperlukan.

BACA JUGA:BPS Tambah Wilayah Pemantauan Inflasi di Bengkulu

Sehingga jangan sampai di luar kebutuhan, terutama guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang terkadang tidak sesuai kebutuhan dan bidang yang ada. 

"Tenaga teknis itu benar-benar teknis, bukan cuma alasan. Misalnya kita butuh orang yang ahli di bidang IT, di bidang jaringan, di bidang software dan dunia digital karena memang eranya. Lalu orang yang ahli di bidang dengan kemampuan sosial masyarakat, bagaimana dia membangun sosial kultur budaya rakyat, termasuk orang yang mampu mengendalikan isu. Nah ini penting dolakuakn, jangan sampai tenaga teknis menjadi alat untuk merekrut orang yang tidak berkompeten," ungkap Dempo. 

Kemudian terkait usulan pengadaan ASN oleh Pemprov Bengkulu hanya sekitar 500-an saja, Dempo meminta agar gubernur dan bupati/walikota dapat mengusulkan sebanyak-banyaknya. Apalagi kondisi THL atau honorer yang perlu diakomodir menjadi ASN masih menyisakan ribuan orang. 

"Tugas pemerintah daerah itu bupati/walikota atau gubernur, usulkanlah sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kebutuhan. Soal itu nanti iya atau enggak kan pusat yang nentukan, jangan suka membatasi. Kita itu tugasnya mengusulkan, bukan memutuskan, jadi usulkan sebanyak mungkin dan lobi pusat agar itu dipenuhi," tutup Dempo.