Banyak Tak Tepat Sasaran, Data Ulang Penerima Bansos

Radarkoran.com - Data penerima Bantuan Sosial (Bansos) menjadi sorotan di Kabupaten Lebong. Tidak tepatnya bansos disalurkan menguat setelah ditemukan penerima bantuan yang dinilai tidak layak dari inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Wakil Bupati Lebong Bambang ASB, S.Sos, M.Si beberapa waktu lalu. Bahkan ada indikasi Bansos dijadikan alat politisasi menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang direncanakan berlangsung pada awal 2026 mendatang.

Wabup Lebong, Bambang ASB, S.Sos, M.Si mengungkapkan dirinya belum menerima laporan resmi terkait pemanfaatan Bansos sebagai alat politik. Namun, ia membenarkan adanya temuan bahwa keluarga dan kerabat perangkat desa justru tercatat sebagai penerima Bansos.

“Kita belum dapati laporan soal politisasi, namun kalau anak kades, kerabat, dan istri perangkat desa menerima Bansos, itu ada,” tegas Wabup.

Menurutnya, saat ini terdapat empat jenis Bansos yang disalurkan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan (Bapang), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BACA JUGA:DLH Lebong Usulkan 2 Unit Truk Arm Roll ke Pemprov Bengkulu

Dari hasil pengecekan yang diperintahkan kepada dinas terkait, ditemukan adanya penerima bantuan dari kalangan keluarga pejabat desa yang tidak memenuhi syarat.

Tak hanya itu, sidak di lapangan juga mengungkap adanya warga lanjut usia (lansia) yang sebelumnya menerima bantuan tetapi kini tidak lagi terdata, padahal hasil verifikasi menunjukkan mereka masih layak mendapatkan Bansos.

Melihat persoalan tersebut, Wabup Bambang ASB langsung menginstruksikan perangkat desa, kelurahan, hingga dinas terkait untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh.

Tujuannya memastikan bantuan benar-benar tersalurkan tepat sasaran dan menghindari potensi penyalahgunaan data.

“Kami meminta warga bersabar. Pendataan ulang ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, bahkan bisa berbulan-bulan,” ujarnya.