3 Program Pemkab Kepahiang untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem 2024

Reporter: Epran Antoni |

Editor: Candra Hadinata |

Selasa , 14 May 2024 - 21:37

KEMISKINAN : Rakor P3KE di Kabupaten Kepahiang dengan tujuan menurunkan angka atau jumlah kemiskinan ekstrem di daerah ini.--EPRAN/RK

3 program pemkab kepahiang untuk turunkan kemiskinan ekstrem 2024                            angka kemiskinan ekstrem turun 0,94 persen
radarkoran.com - pemerintah kabupaten (pemkab) kepahiang provinsi bengkulu terus berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem. kerja yang sejauh ini belum dijalankan pemkab kepahiang pun selalu melibatkan lintas sektoral, sehingga membuahkan hasil. pasalnya sejak 2 tahun terakhir angka kemiskinan ekstrem di kabupaten kepahiang terus mengalami penurunan. 
dimulai pada tahun 2022, angka kemiskinan ektrem di daerah ini turun 2,03 persen, dan pada tahun 2023 lalu kembali menurun 1,07 persen. seperti yang disampaikan kepala bappeda kepahiang, hm. salihin, m.si ketika dikonfirmasi, selasa 14 mei 2024.
dia menyampaikan, kinerja yang dilakukan pemkab kepahiang untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan melibatkan lintas sektoral, membuahkan hasil. jika dikalkulasikan, angka kemiskinan ekstrem di kabupaten kepahiang menurun 0,94 persen dari jumlah 1,54 ribu jiwa penduduk miskin di daerah ini. data kemiskinan ekstrem ini diketahui berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (p3ke), yang dilaksanakan belum lama ini. 
kemiskinan : rakor p3ke di kabupaten kepahiang dengan tujuan menurunkan angka atau jumlah kemiskinan ekstrem di daerah ini--epran/rk
"tahun 2021, angka kemiskinan ekstrem di kabupaten kepahiang mencapai 2,32 ribu jiwa. selanjutnya pada tahun 2022, jumlahnya turun kembali menjadi 2,03 ribu jiwa. dan pada tahun 2023 lalu, turun lagi menjadi 1,54 ribu jiwa," terang m. salihin. 
baca juga:kemiskinan ekstrem di kabupaten kepahiang terus menurun
penurunan angka kemiskinan ekstrem ini, berkat sejumlah program yang dilaksanakan pemkab kepahiang beberapa tahun terakhir dengan melibatkan lintas sektoral. "memang ada penurunan jumlah kemiskinan ekstrem di daerah kita pada tahun 2023 lalu. bahkan, kemiskinan ekstrem di kabupaten kita sekarang ini di bawah rata-rata provinsi bengkulu," tambah hm. salihin. 
sementara itu mengenai hal ini, wabup kepahiang, h. zurdi nata, s.ip mengungkapkan, pada tahun 2024 ini dirinya kembali meyakini jika angka kemiskinan ekstrem di kabupaten kepahiang kembali turun dibandingkan dengan jumlah kemiskinan ekstrem pada tahun 2023. sebab pada tahun ini pemkab kepahiang dengan melibatkan lintas sektoral, kembali melaksanakan sejumlah program yang berkaitan dengan menurunkan angka kemiskinan ekstrim. 
"kita menjalankan 3 program yang telah ditetapkan. dengan itupula, kita meyakni jika kemiskinan ekstrem di daerah kita ini dapat ditekan hingga nol," kata wabup zurdi nata. 
lanjut dipaparkan wabup, ke 3 program yang dijalankan pemkab kepahiang dengan melibatkan lintas sektoral di antaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat. seperti contoh, saat ini pemkab kepahiang sudah menjamin kesehatan masyarakat melalui bpjs kesehatan. 
"kabupaten kepahiang sudah berhasil meraih predikat uhc. lantaran 96,43 persen dari 153.152 jiwa warga di kabupaten kepahiang telah terdaftar dan ikut kepesertaan bpjs kesehatan. baik yang dibiayai oleh pemkab kepahiang melalui penerima bantuan iuran (pbi) apbd maupun masuk di dalam ketegori penerima upah ataupun mandiri," papar zurdi nata.
baca juga:senator riri: kemiskinan di kepahiang cukup tinggi, bantuan-bantuan sosial harus tetap ada 
selanjutnya, pemkab kepahiang pun berupaya menjalankan program untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kabupaten kepahiang. selain masyarakat menjalankan profesi masing-masing sehari-harinya, pemkab kepahiang mendorong memberi sejumlah bantuan. termasuk blt-dd yang jadi program desa, termasuk juga pkh dan bpnt. 
"yang ketiga, program meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. untuk program ketiga ini seperti pembangunan infrastruktur, program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) atau bedah rumah, dan program rumah tidak layak huni (rtlh)," demikian wabup zurdi nata. (and/pariwara)