Soal Instruksi Mendagri Cabut Gugatan di MK, Bupati Kopli : Masih Ditelaah dan Dicermati

soal instruksi mendagri cabut gugatan di mk, bupati kopli : masih ditelaah dan dicermati radarkoran.com - bupati lebong kopli ansori, s.sos menanggapi surat mendagri soal instruksi agar mencabut gugatan yang diajukan pemkab lebong ke mahkamah konstitusi (mk). bupati kopli menyampaikan perintah tersebut saat ini masih ditelaah dan dicermati asas manfaatnya. "kita tetap tunduk dan taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku. mengenai surat dari mendagri, kita harus benar-benar melakukan telaah dan pencermataan asas manfaat terutama karena itu menyangkut aspirasi dari masyarakat," kata kopli. menurutnya, seluruh proses tersebut dilakukan secara hati-hati dengan tetap mematuhi aturan perundang-undang yang berlaku. "yang jelas, sampai saat ini surat tersebut masih dalam proses telaah," ungkapnya. baca juga:pawai kendaraan hias meriahkan hari kemerdekaan di lebong selain itu kopli mengaku jika saat ini pemkab lebong sedang berkomunikasi dengan kemendagri terkait dengan penyelesaian masalah tapal batas antara kabupaten lebong dan kabupaten bengkulu utara. "dan dari hasil komunikasi tersebut, pihak kemendagri menjamin akan mencari solusi atas masalah tersebut. tanpa ada jaminan, kita tidak mungkin mencabut hal tersebut," tambahnya. ia juga menambahkan surat perintah pencabutan gugatan dari mendagri ini, merupakan imbas dari putusan sela atas gugatan di mk yang meminta agar dilakukan mediasi penyelesaian sengketa batas wilayah antara kabupaten lebong dan kabupaten bengkulu utara. "namun dari pihak bengkulu utara tidak membuka ruang untuk berdiskusi kembali, tetapi penyelesaian masalah ini akan diambil alih oleh kementerian. pada intinya kami tetap tunduk pada perintah mendagri," singkatnya. diketahui mendagri memerintahkan bupati lebong untuk mencabut gugatan soal tapal batas yang sebelumnya disampaikan pemkab lebong ke mk. dalam surat nomor 100.4.11/3537/sj tertanggal 30 juli 2024 yang langsung ditandatangani mendagri muhammad tito karnavian memerintahkan pencabutan pengujian undang-undang 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat no. 4 tahun 1956 , undang-undang darurat no. 5 tahun 1956 dan undang-undang darurat no. 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja, dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selatan, sebagai undang-undang. baca juga:usulkan rp 6 miliar untuk lanjutkan pembangunan jaringan irigasi air ngaai dan air mangayau kiri "diperintahkan kepada saudara untuk mencabut permohonan pengujian mareril undang-undang tersebut paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima, untuk kemudian dilakukan penyelesaian di internal lembaga pemerintahan (eksekutif), " tulis dalam surat mendagri itu. diketahui dalam permohonan perkara nomor 71/puu-xxi/2023, mk sebelumnya sudah mengeluarkan putusan sela pada 22 maret 2024 lalu. dalam putusan sela itu, mk memberikan waktu kepada gubernur bengkulu 3 bulan terhitung 22 maret 2024 untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara pemkab lebong dengan pemkab bengkulu utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah kabupaten bengkulu utara di bawah supervisi kementerian dalam negeri. selain itu dalam amar putusan itu juga memerintahkan kepada gubernur provinsi bengkulu untuk melaporkan kepada mahkamah mengenai hasil mediasi antara pemkab lebong dengan pemkab bengkulu utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak mediasi selesai dilakukan. hanya saja dari mediasi yang dilaksanakan oleh gubernur bengkulu pada kamis 6 juni 2024 lalu berjalan deadlock.  kemudian pada 14 juni 2024 kembali dilakukan upaya mediasi yang dilaksanakan oleh kemendagri. namun hasilnya sama, tidak ada kesepakatan antara pemkab lebong dengan pemkab bengkulu utara dan mediasi kembali berakhir deadlock.

Tag

• # cabut gugatan mk
• # cabut gugatan
• # intruksi mendagri
• # gugatan mk
• # bupati lebong

Share

• 
• 
• 
• 
•