Radarkepahiang.bacakoran.co - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
Lantaran UKMK memiliki peran dan potensi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, hingga pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja termasuk pengentasan kemiskinan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hj. Riri Damayanti John Latief mengatakan, sektor UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara serta melakukan penyerapan tenaga kerja terbanyak ketimbang sektor lainnya.
"Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto sebesar kurang lebih 61 persen atau senilai dengan Rp9.580 triliun dan kontribusi penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen dari total tenaga kerja. Ini kontribusi yang luar biasa," kata Senator Riri, Jumat 26 Januari 2024.
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, dengan manfaat nyata sebesar itu untuk Indonesia, sudah selayaknya perhelatan Pemilu 2024 memberikan peluang dan potensi mendongkrak sektor ekonomi di daerah melalui UMKM.
"Harusnya Pemilu jadi kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui jalan ekonomi kemasyarakatan, sehingga kegiatan apapun terkait dengan pemilu bisa melibatkan pelaku UMKM untuk mendongkrak produk lokal yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah," ujar Senator Riri.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menyayangkan catatan Kementerian Koperasi dan UKM di lapangan, Pemilu 2024 belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM.
BACA JUGA:Untuk Mencapai Indonesia Emas, Senator Riri Sarankan untuk Menggarap 2 Sektor Ini
BACA JUGA:Senator Riri Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bareng Milenial Kepahiang
"Periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini. Ada permintaan produk ke UMKM, tapi nggak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Bahkan informasinya, penurunannya 40 persen sampai 90 persen," imbuh Senator Riri.
Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini mengakui bahwa upaya perbaikan saat ini dirasakan terlambat meningat Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari atau hanya tinggal hitungan belasan hari lagi.
"Pemilu berikutnya pemerintah harus bisa berperan sebagai fasilitator untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara partai politik, calon legislatif dan pelaku UMKM. Bukan hanya di Pemilu, tapi juga dalam setiap event atau perhelatan besar yang diselenggarakan pemerintah," demikian Senator Riri.