Radarkepahiang.bacakoran.co - Pimpinan DPRD Kepahiang Provinsi Bengkulu terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024, tanpa Mobil Dinas (Mobnas) baru. Karena diketahui APBD Kepahiang Tahun Anggaran (TA) 2024 minim, sehingga tidak tersedianya anggaran untuk pembelian Mobnas baru. Dengan itupula pimpinan DPRD Kepahiang terpilih hasil Pemilu 2024 nanti akan tetap mengendarai Mobnas lama yang sebelumnya dikendarai pimpinan DPRD Kepahiang periode 2019-2024.
Kondisi anggaran Pemkab Kepahiang yang minim dan tidak tersedianya anggaran untuk pembelian Mobnas dibenarkan oleh Kabag Umum Setkab Kepahiang, Erlan Kanedi, SE ketika dikonfirmasi Radarkepahiang.bacakoran.co, Jumat 2 Februari 2024. Disampaikan oleh Erlan, dengan pertimbang serta segala keterbatasan anggaran sehingga tidak tersedianya anggaran untuk pembelian Mobnas baru. Sehingga tidak bisa dipungkiri jika pimpinan DPRD Kepahiang terpilih hasil pemilu 2024 tanpa Mobnas baru.
"Berdasarkan pembahasan anggaran beberapa waktu lalu memang tidak ada anggaran untuk pembelian Mobnas baru 3 unsur pimpinan DPRD Kepahiang yang terpilih nantinya. Terkait hal tersebut, hingga sekarang belum adanya pembahasan lanjutan terkait Mobnas abru untuk unsur pimpinan DPRD Kepahiang," sampai Erlan.
Dikatakan Erlan, tidak bis dipungkiri salah satu hal yang wajib dianggarkan Pemkab Kepahiang di APBD TA 2024 berkaitan dengan hibah pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepahiang. Karena untuk menyediakan hibah Pilkada Kabupaten Kepahiang yang dilaksanakan KPU Kepahiang jumlahnya juga cukup besar mencapai puluhan miliar. Dengan anggaran yang disediakan untuk hibah ke KPU Kepahiang tersebut sehingga pimpinan DPRD terpilih Pemilu 2024 tanpa Mobnas baru
"Anggaran yang besar di TA 2024 diperuntukan hibah ke KPU Kepahiang, karena itu sifatnya wajib sehingga sulit untuk menyediakan anggaran pembelian Mobnas baru 3 unur pimpinan DPRD Kepahiang terpilih hasil Pemilu 2024," kata Erlan.
Menurutnya, dengan kondisi anggaran Kabupaten Kepahiang yang minim seperti sekarang sulit untuk dilakukan pembelian Mobnas baru. Jikapun nantinya memungkinkan, diperkirakan di APBD-P Kabupaten Kepahiang TA 2024. Bisa juga nantinya dianggarkan di APBD Kepahiang TA 2025 mendatang, hanya saja terkait dengan kebijakan tersebut (Anggaran pembelian Mobnas, red) berada di atasan dan bukan di Bagian Umum Setkab Kepahiang.
"Kalaupun bisa nantinya mungkin di APBD-P 2024, ataupun di APBD 2025. Tapi terkait kebijakan tersebut berada di pimpinan dan bukan menjadi wewenang bagian Umum Setkab Kepahiang. Untuk lebih jelasnya kita lihat saja nanti, jika anggaran tersedia saya rasa tidak ada permasalahan untuk melakukan pembelian Mobnas baru," demikian Erlan.
Untuk diketahui, APBD Kepahiang TA 2024 diwajibkan memberikan hibah kepada KPU Kepahiang dan Bawaslu Kepahiang untuk menjalankan tahapan Pilkada 2024. Dengan minimnya anggaran, sempat terjadinya tarik menarik antara Pemkab Kepahiang dengan KPU Kepahiang berkaitan dengan nominal dana hibah Pilkada. Awalnya, Pemkab Kepahiang hanya mengakomodir sebesar Rp 17 miliar saja untuk hibah KPU Kepahiang.
Dengan anggaran Rp 17 miliar yang disediakan Pemkab Kepahiang, KPU Kepahiang tidak menerima hal tersebut. Karena untuk menjalankan tahapan Pilkada Kabupaten Kepahiang, KPU Kepahiang membutuhkan Rp 23 miliar. Hingga akhirnya proses pembahasan anggaran hibah Pilkada Kabupaten Kepahiang difasilitasi Mendagri. Hasilnya untuk hibah Pilkada Kabupaten Kepahiang disediakan anggaran Rp 23 miliar untuk KPU Kepahiang, selanjutnya Rp 7 miliar untuk Bawaslu Kepahiang. Sekarang kedua instansi, baik KPU Kepahiang maupun Bawaslu Kepahiang juga sudah melakukan NPHD terkait anggaran hibah tersebut. (and)