Radarkepahiang.bacakoran.co - Bidang Aset BKD Lebong menargetkan program sertifikasi lahan daerah tuntas tahun 2025 mendatang.
Diketahui sertifikasi lahan daerah ini setiap tahun dilaksanakan secara bertahap. Termasuk tahun 2024 ini program tersebut dipastikan akan kembali berlanjut.
Kabid Aset BKD Lebong Gundala, SE menjelaskan jika program sertifikasi lahan milik daerah akan kembali dilanjutkan tahun 2024. Saat ini tercatat masih ada 332 bidang lahan milik Pemkab Lebong belum bersertifikat.
Dalam hal ini, Pemkab Lebong sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 juta dalam APBD 2024 untuk membuat sertifikat lahan milik daerah tersebut. Selain atensi dari KPK RI, tujuan sertifikasi lahan milik daerah yang dilakukan sebagai upaya pengamanan aset.
BACA JUGA:Penilaian Aset PDAM TTE Baru Sebatas Lahan dan Bangunan
Gundala menjelaskan dengan anggaran yang ada ditargetkan bisa untuk menerbitkan sertifikat sebanyak 129 bidang lahan milik Pemkab Lebong.
"Tapi kami masih akan berkoordinasi lagi dengan pimpinan, apakah target ini ditambah atau tidak, " kata Gundala.
Gundala menambahkan, penertiban aset lewat program sertifikasi lahan ini sudah dijalankan Pemkab Lebong sejak beberapa tahun terakhir.
Data terakhir, dari 626 lahan milik daerah yang terdiri dari tanah kas desa, tanah sekolah dan tanah lainnya, sejauh ini baru 294 lahan yang sudah memiliki sertifikat. Sedangkan sisanya, 332 lahan belum memiliki sertifikat.
"Prosesnya kami laksanakan secara bertahap. Untuk tahun 2023 lalu sudah 47 lahan daerah yang sudah diterbitkan sertifikatnya oleh BPN, " tambahnya.
Program pengamanan aset daerah ini dipastikan akan dilaksanakan hingga tuntas. Artinya seluruh lahan milik daerah bersertifikat. Hanya saja pelaksanannya akan dilakukan secara bertahap setiap tahun menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Targetnya, tahun 2025 mendatang seluruh lahan milik daerah ini sudah memiliki sertifikat.
BACA JUGA:Siapkan Rp 100 Juta untuk Sertifikasi 129 Lahan Daerah
"Mudah-mudahan tahun 2025 nanti, seluruh lahan milik pemerintah ini sudah memiliki sertifikat semuanya. Selain untuk penertiban aset, ini juga menindaklanjuti atensi dari KPK RI," demikian Gundala.