Radarkoran.com - Wakil Bupati Lebong Drs. Fahrurrozi, M.Pd menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2023 kepada DPRD Lebong lewat sidang paripurna yang dilaksanakan, Selasa 29 April 2024.
Dalam sambutannya Wabup Fahrurrozi memaparkan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 lalu yaitu sebesar Rp 663.930.895.841 atau 96,28 persen dari target anggaran Rp 689.578.383.904. Sementara realisasi belanja daerah yaitu 668.072.314.861 atau 92,71 persen dari target anggaran 720.567.734.466.
Kemudian, kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 30.989.350.562 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau (SILPA) dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
"Kami menyerahkan sepenuhnya evaluasi terhadap LKPj tahun anggaran 2023 kepada DPRD Lebong. Kamimenganggap penyampaian laporan ini bukan sekedar formalitas pertanggungjawaban, melainkan sebuah laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang transparan dan akuntabel, " jelas Wabup.
BACA JUGA:Jalan Nyaris Putus di Talang Ratu, Edi Tiger Minta Pemkab Lebong Segera Tuntaskan Pembebasan Lahan
Disisi lain Wabup Fahrurrozi mengkalim jika 12 program prioritas Pemkab Lebong tahun 2021-2026 saat ini sudah berprogres diangka 90 persen.
"Program yang sudah berhasil tentu akan kita tingkatkan, yang belum kita dorong agar bisa terlaksana maksimal. Tidak mungkin kami meninggalkan program yang sudah disusun, " sampai Wabup.
Adapun 12 program prioritas Pemkab Lebong tahun 2021-2026 itu adalah pemberdayaan dan pengambangan koperasi, UMKM, IKM serta digitalisasi ekonomi, peningkatan produksi dan nilai tambah sektor-sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan).
Kemudian program prioritas rehabilitasi, perlindungan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, pemantapan infrastruktur strategis penunjang perekonomian daerah, peningkatan akses infrastruktur layanan dasar.
Selanjutnya program prioritas peningkatan akses layanan pendidikan, program prioritas peningkatan akses layanan kesehatan, program prioritas peningkatan kualitas dan produksifitas tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas SDM aparatur dan penataan birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
BACA JUGA:Lantik 365 PPPK, Ini Pesan Wabup Fahrurrozi
Sementara itu Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos menyampaikan LKPj tahun anggaran 2023 yang sudah mereka terima nantinya akan dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh Badan Msuyawarag (Banmus) DPRD Lebong.
"Jika dalam pembahasan ini nantinya dirasa perlu untuk memanggil eksekutif, akan kita panggil dan dibahas bersama, " singkatnya.