Radarkoran.com - Bupati Kepahiang, Dr. Ir. H. Hidayattulah Sjahid, MM, IPU menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kepahiang terhadap Raperda APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Kepahiang.
Menanggapi pandangan umum Fraksi Nasdem, Bupati Hidayattulah menyampaikan, dirinya telah menginstruksikan TAPD, kepala OPD serta unit Kerja untuk membahas dan mencermati, menganalisa Raperda Perubahan APBD TA 2024 bersama Banggar DPRD secara komprehensif.
Sehingga diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang tepat sesuai dengan RPJMD 2021-2026.
"Pada saatnya nanti saya minta seluruh Kepala OPD bersama TAPD untuk dapat hadir dan proaktif dalam rapat pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang," tegas Bupati, Rabu 24 Agustus 2024.
BACA JUGA:Ekstrakurikuler Tapak Suci SD Muhammadiyah 5 Kepahiang Dimulai
Untuk pandangan umum Fraksi Golkar, Bupati mengatakan dalam upaya menghadapi lonjakan harga pangan, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai langkah konkrit.
"Di antaranya memantau perkembangan harga Bapokting secara rutin, memantau ketersediaan stok Bapokting secara rutin, serta melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak terjadi penimbunan bahan kebutuhan pokok," paparnya.
Terhadap pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, Bupati Hidayattulah menyampaikan dalam implementasinya anggaran perubahan APBD 2024 akan dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai apa yang telah direncanakan.
"Terhadap usulan anggaran perubahan yang disampaikan OPD, TAPD telah mencermati dan menganalisa sesuai tingkat urgensinya, serta memperhatikan kemampuan keuangan dan prioritas pembangunan daerah," sampai Bupati.
BACA JUGA:Legalkah DC Pinjol Akses Kontak HP Milik Peminjam?
Selanjutnya atas pandangan umum Fraksi Demokrat, Bupati Hidayattulah menyebutkan terkait pelaksanaan kegiatan APBD reguler direncanakan sesuai jadwal dan peruntukan.
Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa target out put yang perlu disesuaikan kembali.
Karena berbagai faktor yang mengharuskan adanya perubahan dan pergeseran demi memaksimalkan realisasi anggaran.
"Rasio ketergantungan terhadap dana transfer pusat sangat tinggi hingga lebih dari 90 persen dibanding PAD. Oleh sebab itu melalui Bidang Pendapatan BKD akan diupayakan semaksimal mungkin menggali potensi PAD di setiap sektor pendapatan daerah," jelas Bulati.
BACA JUGA:Evaluasi Kepengurusan Karang Taruna dan Risma Desa Embong Ijuk