PHD Bengkulu Belum Melakukan Pelunasan BIPIH Rp 1,2 Miliar

Radarkoran.com - Sebanyak 15 Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Bengkulu yang akan bertugas di masa haji 1446 Hijriah/2025 Masehi belum melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH).

Untuk diketahui, pelunasan BIPIH tahap pertama memiliki batas waktu hingga 14 Maret 2025 mendatang. Namun hingga saat ini, PHD Provinsi Bengkulu belum melakukan pelunasan.

"Sampai saat ini, PHD belum melakukan pelunasan," kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Dr. H. Intihan, MH pada Senin, 3 Maret 2025.

Ia menambahkan, PHD merupakan bagian dari calon jemaah haji (CJH) yang kuotanya diakomodir dalam kuota daerah oleh pemerintah pusat. Namun, untuk biaya pelunasan BIPIH mereka dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran (TA) 2025.

"PHD ini termasuk dalam kuota daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, dan biayanya bersumber dari APBD," ujar Intihan.

Karena ke-15 PHD ini tidak membayar sejak awal seperti CJH reguler lainnya, maka mereka harus melakukan pembayaran penuh. Jadi, masing-masing PHD harus membayar sebesar Rp 85.700.081,00, sehingga total biaya untuk 15 PHD Provinsi Bengkulu yang dibebankan dalam APBD Provinsi Bengkulu mencapai angka Rp 1.285.501.215.

BACA JUGA:BKD Provinsi Bengkulu Usulkan Penerbitan NI PPPK Tahap I

"PHD diharuskan untuk membayar penuh saat melakukan pelunasan BIPIH, karena mereka bukan bagian dari pembayaran awal. Total biaya dihitung untuk 15 orang," ujarnya.

Untuk diketahui, 15 PHD Provinsi Bengkulu yang akan bertugas pada musim haji tahun 2025 ini sebelumnya telah mengikuti rangkaian seleksi dari sekitar 60 peserta seleksi. Dari setiap tahapan seleksi yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan 15 PHD setelah melalui seleksi administrasi dan tes wawancara.

Sementara itu, untuk kuota haji Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025 sendiri ada sebanyak 1.635 orang termasuk PHD di dalamnya.