Bukan Cuma Disanksi, Polisi Bisa Terancam Pidana Jika Lakukan Ini

Reporter: Jimmy Mayhendra |

Editor: Epran Antoni |

Minggu , 06 Apr 2025 - 18:17

KODE ETIK : Siding etik Polri--FOTO/ILUSTRASI

bukan cuma disanksi, polisi bisa terancam pidana jika lakukan ini                            radarkoran.com- istilah oknum ditujukan untuk perseorangan, dalam setiap instansi yang di dalamnya berisi banyak anggota, maka salah satu yang memiliki tabiat buruk biasanya akan menyandang status ini. tidak terkecuali institusi polri yang sejatinya bertanggungjawab  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.
sayangnya tidak semua anggota kepolisian bertindak demikian. ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadinya sendiri. bahkan oknum-oknum tersebut membuat sejumlah orang menjadi merasa dirugikan. bak istilah yang sering diucap orang-orang, hukum kerap tajam ke bawah. memang hanya beberapa saja, tapi tidak bisa dipungkiri kalau kenyataannya ada sejumlah oknum yang tidak menjalankan tupoksinya sebagai seorang polisi. bahkan pada beberapa kasus, penyelidik, penyidik, penyidik pembantu juga tidak luput dari kesalahan. ada yang memang mungkin karena khilaf, ada juga yang mungkin memang karena faktor kesengajaan.
masyarakat yang pemahamannya kurang terhadap hukum, mungkin bisa saja menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum ini. supaya kita sama-sama belajar dan mengerti apa saja tupoksi seorang penegak hukum. bahkan jika melakukan pelanggaran, oknum polisi ini bisa saja terkena sanksi kode etik atau bahkan malah sampai ke ranah pidana.
dilansir dari hukumonline.com, setiap anggota polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang:
baca juga:asal mula tarian thr lebaran yang disebut mirip budaya yahudi, ternyata pernah viral di arab saudi
a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka.
c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum.
d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan.
e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan.
f.  melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
h.  merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.  melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
l.  melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
 
apabila oknum polisi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik, melanggar ketentuan pasal 14 di atas, maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran kode etik sesuai pasal 20 perkapolri kode etik yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) anggota polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar.
- (2) terduga pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang kkep (komisi kode etik polri).
 
bahkan tidak menutup kemungkinan oknum kepolisian tersebut dikenakan sanksi pidana apabila dapat dibuktikan melalui ketentuan pasal 422 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) yang berbunyi sebagai berikut:
- seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SENIN 7 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan