Radarkoran.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Bengkulu pada Selasa, 16 September 2025.
Kunjungan ini untuk melakukan evaluasi implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Normalisasi Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dan pembangunan pulau terluar yaitu Pulau Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara.
Mendarat di Bandara Fatmawati Bengkulu pada pagi hari, Menko AHY bersama Wakil Menteri Perhubungan RI Suntana, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan serta jajaran Forkopimda Provinsi Bengkulu langsung melakukan kunjungan ke kawasan Pelabuhan Pulau Baai.
Dalam kunjungan ke Pelabuhan, Menko AHY meninjau kondisi alur pelabuhan yang masih mengalami pendangkalan. Kondisi pendangkalan ini telah menyebabkan berbagai permasalahan, seperti gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan terhambatnya pelayaran ke Pulau Enggano.
Usai melakukan kunjungan di kawasan Pelabuhan Pulau Baai, Menko AHY berserta jajaran terkait langsung menuju Gedung Daerah Belai Raya Semarak untuk memimpin langsung rapat koordinasi evaluasi implementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Normalisasi Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dan percepatan pembangunan di Pulau Enggano.
BACA JUGA:Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD Perubahan 2025, Mian: Pembangunan Jadi Fokus
Menko AHY mengatakan jika rapat yang diselenggarakan untuk melakukan evaluasi atas progres yang telah dilakukan dalam percepatan normalisasi Pelabuhan di Bengkulu dan Pembangunan Pulau Baai serta lanjutan rencana penyelesaian pembangunan ke depan.
"Kita kawal Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Atas situasi yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, ada kabar baik yang tentunya harus dilaporkan. Tentu belum semuanya tuntas, itulah mengapa kita selenggarakan rapat koordinasi hari ini," kata Menko AHY.
Ia menambahkan, pelaksanaan rapat koordinasi ini sangat penting untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait dengan percepatan penanganan normalisasi alur Pelabuhan Pulau Baai dan pembangunan Pulau Enggano.
"Melalui rapat ini kita mendengarkan berbagai masukan dari semua stakeholders yang dihadirkan. Dan tentunya ada sejumlah poin arahan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini sebagai referensi untuk di tindaklanjuti," sampainya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko AHY meminta agar pihak Pelindo dapat memastikan pengerukan tahap II yang ditargetkan selesai pada minggu keempat November 2025. Selain itu, Pelindo juga ditugaskan menyelesaikan pekerjaan tambahan berupa normalisasi sand trap dan area abrasi dengan tenggat waktu 31 Juli 2026.
Dalam percepatan normalisasi pantai yang terabrasi, Menko AHY menekankan pentingnya penyelesaian dokumen perizinan melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah.
Menko AHY juga meminta pihak kementerian Perhubungan untuk mengawasi Pelindo dalam menjaga kedalaman alur pelayaran sesuai linimasa yang disepakati.
"Kemenhub juga harus menyelesaikan adendum perjanjian konsesi, menerbitkan izin PKK tahap III, serta memastikan rute perintis penerbangan dan pelayaran beroperasi secara berkelanjutan," papar AHY.
Selain itu, Pemprov Bengkulu dan Pemkab Bengkulu Utara juga ditugaskan melakukan monitoring di Pelabuhan Pulau Baai dan Pulau Enggano sesuai Inpres 12 tahun 2025. Tim Satgas daerah juga diminta memetakan kebutuhan bantuan, mendistribusikannya bersama pemerintah pusat, serta menyampaikan laporan data bantuan yang sudah diterima maupun yang masih dibutuhkan.