Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu: Pembangunan Infrastruktur Jadi Fokus

Radarkoran.com - Pembagunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dalam beberapa tahun kedepan. 

Hal demikian disampaikan Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bengkulu dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2026 pada Kamis, 17 April 2025 bertempat di Gedung Serba Guna Provinsi Bengkulu.

Musrenbang ini dihadiri langsung oleh Ketua DPD RI Sultan B.Najamudin, perwakilan dari Kemendagri, staf Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Walikota dan seluruh bupati atau yang mewakili, serta pihak terkait lainnya

Saat diwawancarai awak media usai melakukan pembukaan Musrenbang, Gubernur Helmi Hasan mengatakan pemerintah provinsi ingin membenahi berbagai infrastruktur. Termasuk infrastruktur pelabuhan yang ada di Bengkulu.

"Pertama kita ingin pembenahan infrastruktur. Infrastruktur ini, yang pertama infrastruktur laut yakni pelabuhan. Yang eksis sekarang ini adalah Pulau Baai yang ada persoalan alur pelabuhan yang dikelola PT Pelindo. Itu menjadi catatan penting," kata Helmi.

Selain itu, keberadaan dan fungsi dari pelabuhan Pulau Baai ini seakan ada dan tidak ada. Maka solusinya dilakukan revitalisasi dan itu sudah direspon oleh Dirut Pelindo. 

BACA JUGA:Bulog Kanwil Bengkulu Siap Dukung Program MBG

"Akan disiapkan dana lebih kurang 1 triliun untuk revitalisasi. Berapa lama waktunya, insya Allah 2-3 tahun selesai," imbuh Helmi.

Helmi juga mengatakan terkait persoalan alur agar kedepannya dapat terus lancar dan tidak mengalami pendangkalan, Pemprov Bengkulu telah mendorong agar Peraturan Presiden mengenai pasir laut yang dapat diekspor.

"Kita mendorong pasir yang menyebabkan pendangkalan ini bisa diekspor, ini salah satu opsi," katanya.

Helmi melanjutkan, Pemprov Bengkulu juga mendorong agar dibangunnya pelabuhan bukan oleh pemerintah tapi oleh pihak swasta. Ia menyebut sudah ada beberapa pihak swasta yang sudah menawarkan diri untuk membangun pelabuhan alternatif seperti di Kabupaten Bengkulu Utara dan beberapa tempat lainnya.

"Nanti kita akan ekspose pada waktunya," ujarnya.

Kemudian soal infrastruktur transportasi darat, Helmi tidak memungkiri banyak jalan provinsi yang rusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terutama kendaraan truk batu bara yang melebihi tonase seperti dari Jambi melewati jalan kita di gunung. 

"Banyak jalan-jalan yang dilalui truk ini longsor dan hancur, sehingga costnya untuk perbaikan menjadi sangat besar. Jalan provinsi itu membutuhkan anggaran kurang lebih 2,5 triliun. Ini kita akan sisir juga, targetkan 3 tahun selesai," jelas Helmi.