Ini Dia 35 Rekomendasi DPRD Provinsi Bengkulu Terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2023

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Candra Hadinata |

Selasa , 02 Apr 2024 - 19:21

REKOMENDASI : Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, SIP, MM membacakan 35 rekomendasi atas LKPJ Gubernur tahun 2023 pada.--GATOT/RK

14. Dinas Kelautan dan Perikanan dan Biro Hukum agar segera menyusun Pergub tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

15. Pembangunan PPN di Seluma agar menggunakan APBN bukan APBD

16. Revitalisasi alat vaksin rabies anjing dan kucing.

17. Merekomendasikan dukungan untuk sertifikasi ASEPO.

18. Ternak sapi yang diberikan ke kelompok petani agar selalu dipantau.

19. Revitalisasi sarana dan prasarana di UPT ternak dan pakan.

20. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu agar mendata UMKM dibawah binaan mereka.

21. Kurangnya penyelenggaraan pelatihan terkait perizinan dan penanaman modal secara offline.

22. Kontrol dan pengawasan terhadap perizinan perusahaan yang berinvestasi di provinsi Bengkulu.

23. DPMPTSP Provinsi Bengkulu agar menyampaikan laporan data investasi di Provinsi Bengkulu.

24. DPRD menyarankan agar Pemda memiliki pelaksanaan lelang yang kredibel dan kualifikasi lama.

25. Tata kelola pada kepegawaian perlu diperhatikan oleh Gubernur Bengkulu.

26. Rehabilitasi pembangunan lima stadion mini.

27. Pembinaan dan bimbingan pemuda.

ini dia 35 rekomendasi dprd provinsi bengkulu terhadap lkpj gubernur tahun 2023                            radarkoran.com - dprd provinsi bengkulu memberikan 35 rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau lkpj gubernur bengkulu tahun anggaran 2023. 
sebanyak 35 rekomendasi tersebut dibacakan ketua komisi lv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, sip, mm dalam rapat paripurna dprd provinsi bengkulu tentang penyampaian evaluasi lkpj gubernur bengkulu tahun anggaran 2023 di gedung dprd provinsi bengkulu pada senin 1 april 2024.
"ada 35 rekomendasi dprd atas laporan pertanggungjawaban gubernur bengkulu tahun anggaran 2023 lalu. jadi, kita minta rekomendasi ini betul-betul dilaksanakan di tahun 2024 ini," kata edwar samsi.
lebih jauh, edwar samsi menitikberatkan atas 18 program gubenur bengkulu yang masih belum tercapai target pelaksanaannya hingga tahun kepemimpinan kepala daerah saat ini.
baca juga:antisipasi bencana, pupr siagakan alat berat di jalur mudik
dicontohkannya disektor olahraga, seperti program membangun stadion mini di seluruh kecamatan di provinsi bengkulu. saat ini program tersebut baru terealisasi sebanyak 5 stadion mini dari target sebanyak 130 stadion mini.
"pembangunan stadion mini ini masih belum terlaksanakan seluruh. dan saya pesimis ini bisa terealisasi seluruh sebelum habis masa jabatan gubernur bengkulu," katanya.
selain itu, edwar menyebut jika pihak dprd juga menyoroti beberapa opd di lingkungan pemprov bengkulu yang menjalankan tugasnya diluar tugas dan fungsi masing-masing. misalnya dinas sosial yang menjalankan tugas dan fungsi dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. 
"masih banyak opd yang menjalankan tugas dan fungsi bukan kewenangannya, ini juga perlu dievaluasi," imbuhnya. 
lebih jauh, edwar menegaskan, rekomendasi dari dprd provinsi bengkulu jangan dianggap sebagai sebuah formalitas saja, namun memang dilaksanakan sesuai dengan yang telah dicatat pada saat rapat evaluasi dprd dimasing-masing komisi dengan mitra kerja beberapa waktu lalu.
"ini bukan sekedar rekomendasi formalitas, tetapi betul-betul harus dilaksanakan," singkat edwar.
baca juga:kantor perwakilan bank indonesia bengkulu gelar pameran umkm halal
berikut rekomendasi dprd provinsi bengkulu atas lkpj gubernur bengkulu :
1. kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah;
a. pendapatan 
b. pendapatan asli daerah
c. pengelolaan keuangan daerah
2. peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir hingga usia umur lima tahun menjadi perbaikan utama.
3. mengejar pembagunan infrastruktur.
4. usulan program dan kegiatan opd masih terlalu banyak.
5. peran bumd dalam peningkatan perekonomian yang utama adalah membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. 
6. pariwisata menjadi salah satu unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
7. diperlukan koordinasi dan kolaborasi dinas pariwisata dengan badan pusat statistik (bps).
8. program pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif masih terkendala belum adanya pergub dan perda.
9. minta bpkad agar serapan anggaran dimaksimalkan.
10. dprd memberikan rekomendasi kepada dinas tphp provinsi bengkulu terkait masalah alat excavator rusak milik provinsi bengkulu.
11. gubernur bengkulu memberikan dukungan kepemilikan fungsi balai sertifikat.
12. gubernur bengkulu memberikan dukungan anggaran perbaikan jaringan irigasi
13. program umkm menghasilkan produk yang lebih kreatif dan menyentuh masyarakat.
14. dinas kelautan dan perikanan dan biro hukum agar segera menyusun pergub tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
15. pembangunan ppn di seluma agar menggunakan apbn bukan apbd
16. revitalisasi alat vaksin rabies anjing dan kucing.
17. merekomendasikan dukungan untuk sertifikasi asepo.
baca juga:paling lambat kamis, usulan pencairan thr opd ditunggu
18. ternak sapi yang diberikan ke kelompok petani agar selalu dipantau.
19. revitalisasi sarana dan prasarana di upt ternak dan pakan.
20. dinas koperasi dan ukm provinsi bengkulu agar mendata umkm dibawah binaan mereka.
21. kurangnya penyelenggaraan pelatihan terkait perizinan dan penanaman modal secara offline.
22. kontrol dan pengawasan terhadap perizinan perusahaan yang berinvestasi di provinsi bengkulu.
23. dpmptsp provinsi bengkulu agar menyampaikan laporan data investasi di provinsi bengkulu.
24. dprd menyarankan agar pemda memiliki pelaksanaan lelang yang kredibel dan kualifikasi lama.
25. tata kelola pada kepegawaian perlu diperhatikan oleh gubernur bengkulu.
26. rehabilitasi pembangunan lima stadion mini.
27. pembinaan dan bimbingan pemuda.
28. pembinaan olahraga khusus kaum disabilitas di provinsi bengkulu.
29. dprd provinsi bengkulu meminta agar mitra kerja menghormati undangan terkait pembahasan lkpj. 
30. menyediakan anggaran yang lebih memadai terkait penanggulangan bencana di provinsi bengkulu.
31. dprd meminta kejelasan terkait kegiatan fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nik, dan kia di dinas sosial provinsi bengkulu yang anggarannya terserap 100 persen.
32. tenaga kerja lokal harus jadi perhatian gubernur bengkulu.
33. pengelolaan arsip harus dikerjakan oleh tenaga yang berkualitas.
34. pembangunan kapasitas layanan kesehatan harus diimbangi dengan penyediaan sdm yang kualifikasi tinggi.
35. keterbatasan tenaga dokter spesialis di rskj suprapto bengkulu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI RABU 3 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan