Bengkulu Jadi Tuan Rumah Rakornas Pembudayaan Literasi, Inovasi dan Kreativitas Tahun 2024

Radarkoran.com - Bengkulu menjadi provinsi terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembudayaan Literasi, Inovasi dan Kreativitas Tahun 2024 Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI. 

Hal demikian disampaikan Asisten I Setda Pemerintah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar usai mengikuti rapat persiapan Rakornas Pembudayaan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas melalui video conference bersama Kemenko PMK di ruang Rafflesia kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa, 16 Juli 2024.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemenko PMK yang memilih Bengkulu sebagai pusat Rakornas ini," kata Khairil. 

Provinsi Bengkulu terpilih sebagai tuan rumah Rakornas yang akan diselenggarakan pada 23-27 September 2024 ini berkat penghargaan revitalisasi bahasa daerah yang diterima dari Kemendikbudristek RI pada 2 Mei lalu.

Selain itu, faktor kekayaan sumber daya alam dan industri yang dimiliki Bengkulu juga menjadi alasan penting penyelenggaraan Rakornas ini diselenggarakan di Bengkulu.

"Tentu kegiatan ini juga akan mendukung kemajuan pembangunan manusia dan daerah," imbuh Khairil Anwar.

BACA JUGA:Peningkatan Literasi Masyarakat Terus Digalakkan

Nantinya, pelaksanaan Rakornas Pembudayaan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas tahun 2024 akan berlangsung hampir satu minggu. Kegiatan ini akan diisi oleh berbagai agenda, salah satunya mengagendakan kunjungan perwakilan Kemenko PMK ke destinasi wisata Pulau Tikus di Bengkulu. 

"Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong percepatan revitalisasi Pulau Tikus," ujar Khairil.

Sementara itu, Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK, Molly Prabawaty dalam pernyataannya melalui video zoom mengatakan, dalam penyelenggaraan Rakornas Pembudayaan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas tahun 2024 ada 13 kementerian yang akan berpartisipasi dalam Rakornas ini.

"Sebanyak 13 kementerian akan berpartisipasi dalam Rakornas ini. Namun jumlah ini bisa bertambah hingga 16 kementerian jika nantinya ada peninjauan terkait Pulau Tikus," singkat Molly.