Polemik Penunjukan Pj Sekda Lebong, Pemprov Belum Terima Surat Mendagri

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Kamis , 10 Oct 2024 - 17:37

Pemprov Bengkulu saat melaksanakan konferensi pers persoalan penunjukan Pj Sekda Lebong pada Kamis, 10 Oktober 2024 bertempat di Ruang Media Center Pemprov Bengkulu--GATOT/RK

Pada Permendagri tersebut, penunjukan penjabat Sekda mengacu pada Pasal 2 Ayat IIB tetap memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menunjuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota.

"Dasar kewenangan inilah yang digunakan Pemprov untuk menunjuk Pj Sekda," kata Henri.

Lebih jauh, penunjukan Pj Sekda kabupaten//kota juga berkaitan dengan persyaratan yang dibutuhkan, di mana dalam regulasi yang ada menyebutkan jika syarat pejabat yang ditunjuk adalah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II B di pemerintah daerah provinsi dan memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I Golongan IV B.

"Artinya, disinilah letak pondasi aturan kenapa dilakukan penunjukan oleh pak gubernur. Tata cara ini berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019," imbuh Hendri.

Sementara itu, jika melihat surat Mendagri yang beredar saat ini yang berkaitan dengan Pasal 71 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, berkaitan dengan penggantian bukan penunjukan.

"Kita tidak melakukan penggantian, karena penggantian jelas berbeda pengertiannya dengan penunjukan, serta kewenangannya," jelasnya.

Lalu pada surat Mendagri tersebut juga disebutkan juga agar dilakukan pengangkatan kembali penjabat Sekda Lebong yang berasal dari pejabat eselon II Kabupaten Lebong. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan regulasi penunjukan Penjabat Sekda kabupaten/kota.

"Jadi kami mencermati ini serba dilematis yang menjadi perdebatan sekarang. Kalau kita melihat pada Perpres Nomor 3 Tahun 2018 dan Permendagri 91 tahun 2029, tidak ada ruangnya dan justru gubernur akan melanggar kedua peraturan ini kalau saran surat Mendagri ini kita lakukan," ungkap Hendri Donan.

Lebih lanjut, menanggapi adanya surat Mendagri yang beredar, meskipun Pemprov Bengkulu belum mendapatkan bentuk fisik resmi, Pemprov akan melakukan koordinasi dengan Mendagri secepatnya.

"Agar polemik ini tidak berkepanjangan, kita juga perlu sebuah kepastian hukum. Pertanyaan sekarang, apakah surat Mendagri ini kita patuhi atau Perpres ini yang kita ikuti?. Kalau kacamata kami, peraturan yang kita ikuti. Tapi kita juga tidak menampik soal surat yang dikeluarkan dari Mendagri tersebut, makanya kami akan koordinasi dengan Mendagri secepatnya," ujar Hendri.

Terakhir, untuk posisi Doni Swabuana yang saat ini sebagai Penjabat Sekda Kabupaten Lebong, Hendri menegaskan sampai saat ini yang bersangkutan tetap sebagai Penjabat Sekda Lebong, walaupun banyak diisukan jabatannya dianulir atau dibatalkan.

"Untuk posisi jabatan Doni Swabuana masih tetap menjabat sebagai Penjabat Sekda Lebong," singkat Hendri Donan.

polemik penunjukan pj sekda lebong, pemprov belum terima surat mendagri                             radarkoran.com - dalam beberapa hari terakhir beredar isu adanya pembatalan jabatan penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, doni swabuana oleh menteri dalam negeri. hal ini tentunya telah menimbulkan polemik lantaran menarik perhatian dan memicu respons dari berbagai pihak.
polemik pj sekda lebong tersebut lantaran beredarnya surat dari menteri dalam negeri (mendagri) nomor 100.2.2.6/7974/otda tertanggal 8 oktober 2024 perihal penjelasan terhadap pengangkatan penjabat sekretaris daerah kabupaten lebong, yang ditujukan kepada pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu.
menyikapi persoalan yang ada, pemprov bengkulu pada kamis siang, 10 oktober 2024 bertempat di ruang media center menggelar konferensi pers yang diwakili oleh asisten iii setda provinsi bengkulu, nandar munadi, kepala bkd provinsi bengkulu, gunawan suryadi dan dan kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi bengkulu, hendri donan.
asisten iii setda provinsi bengkulu, nandar munadi mengatakan, pihaknya mengundang para awak media dalam konferensi pers untuk  membahas terkait berkembangnya informasi dimana ada surat dari mendagri yang menjelaskan perihal pengangkatan penjabat sekda kabupaten lebong. 
"secara fisik kami belum menerima surat tersebut, tapi kami sudah membaca informasi yang ada. agar informasinya tidak simpang siur kami hari ini sengaja memberikan penjelasan resmi terkait pengangkatan penjabat sekda lebong. selanjutnya informasi akan dijelaskan oleh karo hukum," kata asisten iii  membuka kegiatan konferensi pers.
baca juga:pemprov bengkulu perkuat literasi digital dukung situasi kondusif
karo hukum setda provinsi bengkulu hendri donan mengatakan, terkait dengan  informasi keluarnya surat dari mendagri tentang penjelasan terhadap pengangkatan penjabat sekretaris daerah kabupaten lebong, hendri mengakui bahwa hingga hari ini fisik surat tersebut belum diterima oleh pemerintah provinsi bengkulu secara resmi dari pemerintah pusat.
"seperti yang disampaikan pak asisten, sampai hari ini kita belum menerima fisiknya secara resmi dari pemerintah pusat. dengan perkembangan kondisi saat ini, maka dipandang penting kita untuk memberikan penjelasan terkait surat yang dikeluarkan kemendagri ini," ungkapnya.
hendri menjelaskan, terkait dengan kewenangan untuk menunjuk pj sekda lebong tersebut, pihaknya mengacu pada peraturan presiden (perpres) nomor 03 tahun 2018 tentang penjabat sekda. 
"sebagaimana kita ketahui, sebelum diangkat dan ditunjuk sebagai pj sekda oleh plt gubernur bengkulu, sudah diangkat pj sekda oleh bupati lebong. berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 perpres nomor 3 tahun 2018, masa jabatannya berlangsung selama tiga bulan dan ini sudah dijalankan," jelasnya.
lalu setelah tiga bulan, jika sekda definitif juga masih kosong, agar tidak ada gangguan dalam  roda pemerintahan, pada perpres 3 tahun 2018 memberikan amanah dan kewenangan pada pasal 10 ayat 2 huruf b, yang menyebutkan, dalam hal jangka waktu tiga bulan terjadi kekosongan sekda dan sekda definitif belum ditetapkan, paling lama lima hari kerja, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat menunjuk penjabat (pj) sekretaris kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang ada.
baca juga:kemendagri minta pemprov bengkulu batalkan pengangkatan sekda lebong
"artinya menunjuk, bukan pergantian. oleh perpres kan kewenangan itu diberikan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur," imbuh hendri donan.
sementara itu, untuk proses penunjukan pj sekda sendiri mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh mendagri, yakni permendagri nomor 91 tahun 2019 tentang penunjukan penjabat sekda.
pada permendagri tersebut, penunjukan penjabat sekda mengacu pada pasal 2 ayat iib tetap memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menunjuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota.
"dasar kewenangan inilah yang digunakan pemprov untuk menunjuk pj sekda," kata henri.
lebih jauh, penunjukan pj sekda kabupaten//kota juga berkaitan dengan persyaratan yang dibutuhkan, di mana dalam regulasi yang ada menyebutkan jika syarat pejabat yang ditunjuk adalah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon ii b di pemerintah daerah provinsi dan memiliki pangkat paling rendah pembina tingkat i golongan iv b.
"artinya, disinilah letak pondasi aturan kenapa dilakukan penunjukan oleh pak gubernur. tata cara ini berdasarkan perpres nomor 3 tahun 2018 dan permendagri nomor 91 tahun 2019," imbuh hendri.
baca juga:cegah kependudukan terkonsentrasi di kota, pemprov bengkulu dorong pembangunan desa
sementara itu, jika melihat surat mendagri yang beredar saat ini yang berkaitan dengan pasal 71 ayat 2 undang-undang nomor 10 tahun 2016, berkaitan dengan penggantian bukan penunjukan. 
"kita tidak melakukan penggantian, karena penggantian jelas berbeda pengertiannya dengan penunjukan, serta kewenangannya," jelasnya.
lalu pada surat mendagri tersebut juga disebutkan juga agar dilakukan pengangkatan kembali penjabat sekda lebong yang berasal dari pejabat eselon ii kabupaten lebong. hal tersebut tentunya bertentangan dengan regulasi penunjukan penjabat sekda kabupaten/kota.
"jadi kami mencermati ini serba dilematis yang menjadi perdebatan sekarang. kalau kita melihat pada perpres nomor 3 tahun 2018 dan permendagri 91 tahun 2029, tidak ada ruangnya dan justru gubernur akan melanggar kedua peraturan ini kalau saran surat mendagri ini kita lakukan," ungkap hendri donan. 
lebih lanjut, menanggapi adanya surat mendagri yang beredar, meskipun pemprov bengkulu belum mendapatkan bentuk fisik resmi, pemprov akan melakukan koordinasi dengan mendagri secepatnya.
"agar polemik ini tidak berkepanjangan, kita juga perlu sebuah kepastian hukum. pertanyaan sekarang, apakah surat mendagri ini kita patuhi atau perpres ini yang kita ikuti?. kalau kacamata kami, peraturan yang kita ikuti. tapi kita juga tidak menampik soal surat yang dikeluarkan dari mendagri tersebut, makanya kami akan koordinasi dengan mendagri secepatnya," ujar hendri.
baca juga:pemprov bengkulu antisipasi kenaikan harga komoditas jelang akhir tahun
terakhir, untuk posisi doni swabuana yang saat ini sebagai penjabat sekda kabupaten lebong, hendri menegaskan sampai saat ini yang bersangkutan tetap sebagai penjabat sekda lebong, walaupun banyak diisukan jabatannya dianulir atau dibatalkan. 
"untuk posisi jabatan doni swabuana masih tetap menjabat sebagai penjabat sekda lebong," singkat hendri donan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI JUMAT 11 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan