Pemprov Bengkulu Tiadakan Anggaran Hibah Rumah Ibadah

Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada tahun 2025 ini meniadakan alokasi dana hibah rumah ibadah. Hal demikian diungkapkan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Bengkulu, Ferry Ernez Parera, S.STP, M.Si. 

Kebijakan peniadaan bantuan rumah ibadah ini diambil berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi anggaran.

"Berdasarkan yang disampaikan kepala BKAD, memang kemarin ada evaluasi dari menteri dalam negeri untuk mengutamakan kegiatan yang prioritas. Jadi tahun ini sementara waktu hibah ditiadakan," ungkap Ferry. 

Ia menambahkan, kebijakan penghapusan anggaran dana hibah rumah ibadah bukan berarti melarang pemberian hibah. Namun, lebih pada memprioritaskan kegiatan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Kita prioritaskan dulu kegiatan-kegiatan yang menjadi madatori seperti pendidikan dan kesehatan. Kita mendahului itu, dan bukan berarti hibah tidak boleh," imbuh Ferry. 

BACA JUGA:Sambut Ramadan, Pemprov Bengkulu Gelar Pasar Murah

Lebih jauh dikatakan Ferry, dengan kondisi yang ada saat ini, ditambah dengan adanya kebijakan refocusing atau efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, maka anggaran yang dialokasikan tentu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Efisiensi ini buka  hanya kita, tapi seluruh Indonesia baik dari kementerian, yang juga berimbas ke pemerintah daerah. Jadi kita fokus pada kegiatan yang menjadi mandatori dari pemerintah pusat," sampainya. 

Menurut Ferry, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tidak menutup kemungkinan nantinya dana hibah akan kembali dialokasikan.

"Hibah tahun ini untuk sementara ditiadakan. Tapi mungkin diprioritaskan hibah-hibah wajib saja. Sedangkan hibah-hibah yang tidak diatur dalam undang-undang, untuk tahun ini ditunda dahulu karena kondisi keuangan dan evaluasi kementerian," tutup Ferry.