Perangkat Desa dan KPM BLT-DD Terdampak: Desa Bukit Barisan di Kepahiang Sulit Cairan ADD DD 2025

Reporter: Iyus Ismail |

Editor: Epran Antoni |

Kamis , 17 Apr 2025 - 19:26

ADD/DD : ADD DD sulit dicairkan, berdampak terhadap perangkat desa dan KPM BLT DD--YUS/RK

perangkat desa dan kpm blt-dd terdampak: desa bukit barisan di kepahiang sulit cairan add dd 2025                            radarkoran.com- perangkat desa termasuk keluarga penerima manfaat (kpm) blt-dd di desa bukit barisan kecamatan merigi, kabupaten kepahiang provinsi bengkulu terdampak. lantaran, sejauh ini desa bukit barisan belum bisa mengajukan add dd tahap i tahun 2025. sejumlah kendala berupa persyaratan yang menjadi penghalangnya, sehingga menyebabkan desa bukit barisan sulit untuk mengajukan pencairan add dd tahun 2025. salah satunya kendala yang ditemukan, adanya pekerjaan di tahun 2024 yang masih tersisa atau belum tuntas sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan apbdes tahun 2024.
dikonfirmasi, radarkoran.com, pada kamis 17 april 2025, camat merigi, wahid, s.sos mengungkapkan, sejauh ini memang proses pengajuan add dd bukit barisan belum bisa dilakukan proses. ini karena, adanya pekerjaan di tahun 2024 yang masih tersisa sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan apbdes tahun 2024.
"hasil monitoring dilapangan pemerintah bersama kasi pmd dan ta bahwa pencairan dd add desa bukit barisan belum bisa diajukan. jika sisa pekerjaan dimaksud telah diselesaikan segera untuk diajukan pencairannya ke dinas pmd," sampai camat.
sebagai langkah tindaklanjutnya, kecamatan merigi didampingi bhabimkabtibmas mengadakan monitoring ulang untuk mengetahui sampai sejauh mana alur realisasi dd add 2025 yang dihadiri 3 perangkat desa 
"tadi didampingi bhabimkabtibmas sudah mendatangi kantor desa bukit barisan. monev lagi untuk mengetahui perihal gaji perangkat yang baru dibayarkan 7 bulan di tahun 2024, dan yang lain lainnya. tapi sangat di sayangkan kepala desa tidak ada, hanya ada tiga perangkat desa," ujar camat. 
dipaparkan camat, sejatinya gaji perangkat desa tidak ada kendala di tahun 2024 lalu. karena, pencairan dd add tahun 2024 januari sampai dengan desember 2024 itu sepenuhnya sudah masuk transfer ke kas desa. terkait perangkat desa yang baru mendapatkan gaji 7 bulan, ia belum mengetahui secara pasti apa kendalanya. 
baca juga: desa air sempiang gelar musyawarah pra pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2025 
"akibat dari permasalahan ini wajar perangkat desa dirugikan, saya tekankan harus segera bayarkan bagaimanapun caranya. karena tahun 2024 seluluruh pencairan masuk ke kas desa," tambah camat. 
berkaitan dengan pencairan add dd tahap i tahun 2025, ia juga berpesan kepada desa bukit barisan supaya melaksanaka musdesus penetapan penerima kpm blt dd. selain itu juga menentukan arah pembangunan tahun 2025 sebagai bentuk realisasi atas add dd yang akan direalisasikan. 
"saya minta segera laksanakan musdes penyusunan rkp desa bukit barisan tahun 2025, untuk menentukan skala prioritas pembangunan desa. hasil musdes ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) tahun 2025," pesannya. 
intinya, pihak desa bukit barisan jangan hanya berdiam saja tapi melakukan proses, serta menyelesaikan apa saja yang menjadi kendala untuk proses pencairan add dd tahap i tahun 2025. jangan sampai, akibat dari sulitnya pencairan add dd tahap i tahun 2025 berdampak terhadap perangkat desa yang belum terima gaji dan bahkan sudah 4 bulan serta kpm blt dd. 
"secara lisan perangkat desa yang hadir saat monev menyanggupi akan melaksanakan item-item kegiatan yang belum dilaksanakan. selanjutnya nanti, kami lakukan pengecekan kembali untuk memastikan progres-nya,"tambahnya.
jika dilihat dari permsalahan di desa bukit barisan ini, ternyata bukan hanya di tahun 2024 saja perangkat desa yang belum gajian selama 5 bulan atau hanya menerima gaji selama 7 bulan saja. tapi di tahun 2025 ini juga terdampak, dan sejauh ini di tahun 2025 sudah 4 bulan perangkat desa belum gajian. 
sebelumnya diberitakan, perangkat desa bukit barisan kecamatan merigi kabupaten kepahiang, provinsi bengkulu hanya digaji 7 bulan tahun 2024, bahkan kantor desa tidak pernah dibuka?. miris pelayanan kantor desa bukit barusan, kecamatan merigi tidak pernah dibuka, sehingga dikeluhkan warga setempat. dari pengakuan beberapa warga, kantor desa sering tutup, kalaupun pun buka hanya saat ada kegiatan seperti posyandu saja. 
hal tersebut tentunya bertentangan dengan keinginan pemkab kepahiang, lantaran bupati kepahiang h. zurdi nata, sip dan wabup ir. abdul hafidz, m.si saat ini tengah genjar-genjarnya menegakan disiplin bagi pelayanan publik di kabupaten kepahiang termasuk desa. karena sejatinya kantor desa dibuka, untuk melayani masyarakat setempat yang akan mendapatkan pelayanan publik.
ada kemungkinan, kantor desa yang tak pernah dibuka tersebut lantaran perangkat desanya belum menerima gaji penuh di tahun 2024 lalu. karena informasi diperoleh, jika perangkat desa bukit barisan baru digaji atau baru menerima gaji selama 7 bulan saja di tahun 2024 lalu. hanya saja, kebenaran tersebut belum dipastikan, apakah perangkat desa belum menerkma gaji penuh atau ada hal lainnya yang menyebabkan kantor desa tak pernah buka atau jarang dibuka. 
berdasarkan pantauan radarkoran.com, pada rabu 16 april 2025 saat berkunjung ke kantor desa tersebut, sekitar pukul 11.00 wib kantor desa sudah tutup.
"mano nak bukak kalo dak gajian kak, tahun  2024 cuma 7 bulan kami gajian, boleh tanyo kawan-kawan yangg lain. (bagaimana akan buka, kalau tidak terima gaji. tahun 2024 lalu kami hanya terima gaji 7 bulan saja. silakan tanya-tanya ke teman-teman yang lain)," ujar salah satu perangkat desa bukit barisan saat di hubungi via whatsapp. 
jika benar terkait perangkat desa yang belum teria gaji penuh tahun 2024 dan baru 7 bulan saja, tentunya patut dipertanyakan kemana anggaran add yang sejatinya untuk membayar gaji perangkat desa. apakah memang add tahun 2024 belum dicairkan, atau sebaliknya sudah dicairkan tapi belum direalisasikan kepada perangkat desa?.
terkait kantor desa yang tutup, tentu berdampak pada pelayanan publik di tingkat desa. dan wajar banyak warga yang mengeluhkan kesulitan dalam mengurus administrasi, sementara para perangkat desa merasa tidak lagi mampu bertahan tanpa kepastian pembayaran hak mereka.
"kalau kantor desa sudah lama tutup, jangankan kepala desa, perangkat desa juga gak ada yang ngantor,  pernah ada dari kecamatan datang dan itu harus menunggu," ungkap warga yang enggan disebutkan namanya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI JUMAT 18 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan