ADD di Bengkulu Tengah Dikurangi Hingga Rp 4 Juta Per Desa

Radarkoran.com - Kekhawatiran pemerintah desa di Kabupaten Bengkulu Tengah akhirnya bernar-benar terjadi. Bagaimana tidak, efisiensi anggaran untuk pemerintah daerah yang dilakukan pemerintah pusat ditahun 2025 ini ternyata juga berdampak terhadap kucuran anggaran yang digelontorkan pemerintah desa. 

Disebutkan, pagu anggaran alokasi dana desa atau ADD seluruh desa di Kabupaten Bengkulu Tengah ditahun 2025 terpaksa dilakukan pengurangan. Rata - rata pengurangan ADD dilakukan dari Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per desa. Informasi ini dibenarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bengkulu Tengah, Lili Trianti, S.Sos melalui Fungsional AKPD Ahli Muda Bidang Anggaran, Febri Bujianto saat dikonfirmasi.

"Iya memang ada pengurangan, jumlahnya berbeda-beda bagi setiap desa. Ini merupakan dampak dari adanya efisiensi anggaran dari pusat. Kita tak dapat berbuat apa-apa, itu (Efisiensi, red) sudah dilakukan," sampai Febri.

Lebih lanjut Febri mamaparkan, pengurangan pagu ADD bukan pada alokasi dasar atau penghasilan tetap (Siltap) atau gaji kepala desa (Kades), perangkat desa dan BPD. Melainkan yang dikurangi adalah alokasi formula yang digunakan untuk berbagai kegiatan operasional pemerintah desa.

Untuk diketahui, sebagian besar ADD memuat tentang pembayaran gaji atau penghasilan tetap atau Siltap kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa alias BPD. Selain itu, ADD juga digunakan untuk belanja operasional desa seperti ATK dan yang lainnya.

BACA JUGA:Insentif Guru PAUD Juga Belum Cair

BACA JUGA:TEGAS! Bupati Benteng Terbitkan SE Larangan ASN Main Judol

"Iya benar, kami juga baru mendapatkan informasi bahwasanya pagu ADD tahun ini dilakukan pengurangan," jelas salah satu perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bengkulu Tengah secara tegas menolak rencana adanya pengurangan Anggaran Dana Desa. Ketua APDESI Bengkulu Tengah, Mulyantoni mengatakan, apabila pemotongan ADD dilakukan oleh pemerintah daerah, tentu berdampak serius pada operasional pemerintahan desa, termasuk dalam pembiayaan kebutuhan dasar seperti jaringan internet, listrik, alat tulis kantor, dan langganan air bersih.

"Kami menolak rencana atau wacana pemotongan ADD oleh pemerintah daerah. Lantaran kalau pemotongan itu dilakukan maka dipastikan akan berdampak 

terhadap pembiayaan operasionla pemerintahan desa," tegas Mulyantoni, Rabu 18 Juni 2025. 

Dia melanjutkan, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, ST, M.Ap pada Selasa 17 Juni 2025. Menurut Mulyantoni, pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala desa yang tergabung dalam APDESI, dan disambut langsung oleh Bupati Rachmat didampingi jajaran terkait. 

"Tujuan utama kita bertemu dengan pak bupati, adalah menyampaikan keberatan atas rencana pemotongan ADD yang sebelumnya diwacananan. Jadi kalau anggaran ADD dipangkas, dipastikan operasional desa terganggu. Dan alhamdulillahnya, pak bupati menyatakan akan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," demikian Mulyantoni.